JAKARTA, Beritalima.com– Tawaran rekonsiliasi politik Habib Rizieq kepada pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya direspon positif kubu penguasa. Suka atau tidak, selama ini kerap terjadi gesekan kepentingan antara Pemerintahan Jokowi dengan Habib Rizieq Shihab dan PA 212.
Gesekan itu tampak semakin menguat sejak kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Meski Jokowi tidak terlibat dalam kasus ini, tetapi pihak Habib Rizieq Shihab (HRS) dan kawan-kawan menilai Jokowi berpihak kepada Ahok.
Selain itu, pihak HRS dan PA 212 juga menilai Jokowi tidak berpihak kepada umat Islam. Hal ini membuat gesekan politik pada kedua pihak semakin menguat. Semua itu membuat HRS dan PA 212 melancarkan demo besar-besaran secara bergelombang menentang Jokowi. Jadi, gesekan politik kedua belah pihak memang nyata. Karena itu, tawaran rekonsiliasi bersyarat yang diberikan HRS seharusnya disambut positif semua pihak.
Bagaimana juga massa pendukung HRS tidaklah sedikit Hal itu sudah diperlihatkan saat penyambutan kepulangan HRS di Terminal III Bandara Siokarno-Hatta, Cengkareng, 10 November lalu. Kalau rekonsiliasi dapat dilakukan, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta akhir pekan ini, tensi politik secara nasional diharapkan bakal turunkan.
Hal ini diperlukan agar seluruh enirgi anak bangsa dapat diarahkan untuk menangani wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal Maret lalu dan dampak yang ditimbulkan. Harapannya, tentu saja rekonsiliasi dapat dilaksanakan segera mungkin mengingat masalah bangsa yang terus bertambah dan kompleks.
“Semua itu perlu kesatuan semua anak bangsa untuk bersama-sama mengatasinya,” demikian pengamat yang juga penulis buku ‘Perang Bush Memburu Osama ‘ tersebut. (akhir)
