JAKARTA, Beritalima.com– Penolakan masyarakat untuk diberi vaksin Covid-19 masih mengemuka termasuk di kalangan wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
Salah satu anggota parlemen yang menolak adalahpolitisi senior PDI Perjuangan, Dr Ribka Tjiptaning yang viral di media sosial. Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat tersebut menyatakan sikapnya dalam dengan mitra kerja pekan ini. Anak buah Megawati Soekarnoputri itu dengan tegas menolak diberi vaksin Sinovac dari China.
Sikap Ribka yang menolak divaksin, ungkap pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Muhammad Jamiluddin Ritonga, mengagetkan banyak pihak, termasuk rekan-rekan politisi senior itu di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja.
Sebab, lanjut laki-laki yang akrab disapa Jamil ini ketika bincang-bincang dengan Read.id di Jakarta, Rabu (13/1) siang, selama ini yang menolak divaksin kerap dinilai berasal dari pihak yang berseberangan dengan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo.
Anggapan itu, lanjut Jamil, seketika sirna setelah Ribka dengan tegas menolak untuk divaksin. Apalagi sikap itu dinyatakan Ribka di forum resmi, saat Komisi IX DPR RI melaksanakan rapat dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma.
“Sikap Ribka tersebut seolah mementahkan semua sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pihak Pemerintah. Ribka seolah ingin menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin Covid-19,” jelas Ribka.
Penolakan Ribka yang gencar dimuat di media tersebut bakal dapat menumbuhkan peneguhan bagi masyarakat yang dari awal ragu dan menolak untuk divaksin. Penolakan Ribka membuat masyarakat kelompok ini bakal semakin yakin atas pilihannya menolak divaksin.
Hal tersebut, jelas pengajar Isu dan Krisis Manajemen, Metode Penelitian Komunukasi serta Riset Kehumasan itu akan semakin menyulitkan Pemerintahan Jokowi untuk mengajak masyarakat secara sukarela mau divaksin.
“Kesulitan ini tentu saja bakal semakin besar mengingat kelompok masyarakat tersebut memang sejak awal sudah tidak mempercayai informasi tentang vaksin Covid-19 yang disampaikan Pemerintah. Apalagi, selama ini Pemerintah acap kali mengelurkan keterangan yang akhirnya diralat,” kata dia
Menurut penulis buku ‘Perang Bush Memburu Osama’ dan Tipologi Pesan Persuasif serta Riset Kehumasan tersebut, kepercayaan memang problem utama yang dihadapi pemerintah saat ini. “Selama hal ini belum dibenahi, maka sosialisasi yang dilakukan pemerintah akan sulit efektif mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi Covid-19,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
