Jakarta, beritalima.com|- Lonjakan tekanan global, ruang fiskal yang menyempit, dan melemahnya daya tahan domestik menempatkan Indonesia pada titik kritis di mana ekonomi diuji, dan kepercayaan terhadap negara dipertaruhkan.
Sore itu, dalam suasana yang tenang menjelang waktu berbuka, saya menghadiri sebuah pertemuan kecil bersama beberapa rekan aktivis dan pegiat kedaulatan yang selama ini konsisten gaungkan pentingnya kembali ruh konstitusi, pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tidak ada panggung besar, tidak ada mikrofon, tidak ada formalitas. Hanya percakapan yang jujur dan tanpa filter.
Topik yang mengemuka tidak sederhana. Timur Tengah menjadi pintu masuk diskusi. Bukan sekadar konflik yang jauh secara geografis, tapi momentum episentrum yang gelombangnya mulai terasa hingga ke dalam struktur ekonomi Indonesia. Kami berbicara tentang eskalasi yang terus meningkat, tentang risiko disrupsi energi global, dan tentang satu kesimpulan yang perlahan mengkristal: kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Baik dari sisi ekonomi maupun politik.
Lalu, muncul satu benang merah. Stabilitas yang terlihat di permukaan, seringkali menyembunyikan tekanan yang terus menumpuk di bawahnya. Hari ini, tekanan itu mulai menemukan bentuknya yang lebih konkret.
Ada fase dalam sejarah ekonomi ketika angka berhenti menjadi sekadar data, dan berubah menjadi sinyal bahaya. Hari ini, dengan harga minyak internasional sentuh kisaran $109 per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia di level $70 dan kita sedang memasuki fase itu.
Selisih $39 bukan sekadar deviasi teknis. Ia adalah tekanan struktural. Setiap kenaikan $1 harga minyak membawa konsekuensi fiskal sekitar Rp6,9 triliun. Artinya, dalam kondisi saat ini, tambahan beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga sekitar Rp269 triliun. Bukan angka kecil. Ini setara dengan satu keputusan politik besar atau satu krisis besar yang menunggu untuk dipicu.
Kenaikan harga energi global, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar fluktuasi pasar. Ia menjadi pemicu yang mempercepat tekanan pada struktur fiskal yang mulai melemah. Dengan asumsi dasar yang kian menjauh dari realitas, ruang gerak APBN menyempit. Dalam kondisi seperti ini, anggaran negara tak lagi leluasa menjalankan fungsi pembangunan. Ia dipaksa beralih menjadi instrumen stabilisasi darurat.
Namun dalam membaca krisis, ada satu kerangka sederhana yang sering digunakan dalam analisis intelijen: kombinasi antara bad luck, bad response, dan bad policies. Dan yang mengkhawatirkan, ketiganya mulai terlihat secara simultan.
Bad luck datang dari konteks eksternal yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Eskalasi konflik melibatkan Iran, Israel, dan United States menciptakan tekanan global yang merambat hingga ke harga energi, arus modal, dan stabilitas pasar. Ini adalah variabel eksogen yang datang dari luar, tetapi dampaknya masuk langsung ke dalam sistem domestik.
Namun krisis tidak pernah ditentukan oleh faktor eksternal semata. Ia ditentukan oleh bagaimana sebuah negara meresponsnya. Di sinilah bad response menjadi krusial. Ketika sistem governance tidak cukup lincah membaca sinyal dan merespons secara cepat, maka setiap guncangan eksternal akan terasa berlipat. Keterlambatan mengambil keputusan, koordinasi yang lamban, serta absennya sense of urgency menghadapi tekanan global dapat memperbesar dampak yang seharusnya bisa diredam lebih awal.
Pada lapisan lebih dalam, terdapat persoalan fundamental: bad policies. Ketika proses pengambilan keputusan diisi oleh individu-individu yang tak memiliki kapasitas, pengalaman, atau ketajaman membaca kompleksitas, maka kebijakannya cenderung reaktif, tidak presisi, dan dalam banyak kasus justru memperparah keadaan. Di titik ini, krisis bukan lagi sekadar akibat dari tekanan eksternal, tetapi juga hasil dari kelemahan internal dalam struktur pengambilan keputusan itu sendiri.
Ketika bad luck, bad response, dan bad policies bertemu dalam satu waktu, maka risiko yang muncul tidak lagi linear. Ia eksponensial. Pilihan kebijakan pun menyempit. Pemerintah dihadapkan pada dilema klasik yang tidak pernah benar-benar memiliki jawaban ideal. Menjaga subsidi berarti menahan gejolak sosial, namun mengorbankan kesehatan fiskal. Mengurangi subsidi berarti menyelamatkan anggaran, tapi berisiko menekan daya beli dan memicu reaksi publik. Menambah utang membuka ruang napas jangka pendek, tetapi memperbesar tekanan jangka panjang.
Sementara itu, pasar keuangan mulai berbicara dengan bahasanya sendiri. Tekanan terhadap IHSG mencerminkan meningkatnya kehati-hatian investor. Arus modal yang keluar bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi bagian dari pola yang lebih besar yaitu pergeseran menuju aset yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian global.
Dalam situasi seperti ini, nilai tukar menjadi garis pertahanan berikutnya. Pelemahan rupiah bukan hanya persoalan kurs. Ia adalah refleksi dari persepsi risiko. Ketika mata uang tertekan bersamaan dengan kenaikan harga energi, efeknya tidak berdiri sendiri. Biaya impor meningkat, tekanan inflasi menguat, dan pada akhirnya daya beli masyarakat tergerus. Ini adalah rantai sebab akibat yang, jika tidak dikelola dengan tepat, dapat berkembang menjadi spiral krisis.
Di titik inilah dimensi sosial mulai terlibat. Kebijakan pembatasan energi, jika sampai diambil, tidak akan pernah bersifat netral. Ia selalu membawa implikasi psikologis. Ia memberi sinyal, negara sedang berada dalam tekanan. Dalam konteks Indonesia, sinyal seperti ini memiliki resonansi yang kuat karena sejarah menunjukkan, isu energi seringkali menjadi pintu masuk bagi dinamika sosial yang lebih luas.
Lebih jauh lagi, struktur energi nasional masih menyimpan kerentanan yang belum sepenuhnya teratasi. Ketergantungan pada BBM di sejumlah wilayah, khususnya untuk pembangkit listrik, menciptakan risiko berlapis. Gangguan distribusi atau pembatasan pasokan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
Energi, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar komoditas. Ia telah menjadi variabel stabilitas nasional. Di tengah tekanan tersebut, kepemimpinan menjadi faktor penentu. Pemerintahan di bawah Prabowo Subianto akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak populer, tetapi mungkin tidak terhindarkan. Sejarah mengajarkan bahwa keputusan yang berkaitan dengan harga energi selalu membawa konsekuensi politik yang signifikan.
Namun ada satu pelajaran yang lebih penting. Krisis seringkali tidak meledak karena keputusan yang diambil, tetapi karena keputusan yang ditunda. Di atas semua itu, bayangan risiko global tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Eskalasi di Timur Tengah termasuk potensi gangguan pasokan dari negara seperti Iran membuka kemungkinan skenario ekstrem yang dapat mengguncang keseimbangan ekonomi global.
Jika tekanan eksternal ini bertemu dengan kerentanan internal, maka yang terbentuk bukan lagi sekadar krisis sektoral. Ia berubah menjadi krisis sistemik. Indonesia berpotensi memasuki fase yang dalam kajian intelijen dikenal sebagai compound crisis, sebuah kondisi di mana tekanan ekonomi, fiskal, moneter, dan sosial bertemu dalam satu waktu. Ini bukan pengulangan masa lalu. Kompleksitasnya lebih tinggi, keterhubungannya lebih luas, dan dampaknya bisa lebih dalam.
Namun krisis, pada akhirnya, selalu menghadirkan dua kemungkinan. Ia bisa menjadi titik runtuh. Atau justru menjadi titik seleksi. Negara yang mampu membaca sinyal sejak dini, mengambil keputusan dengan presisi, dan menjaga komunikasi publik tetap jujur memiliki peluang untuk bertahan, bahkan menguat. Sebaliknya, negara yang terjebak dalam ilusi stabilitas berisiko kehilangan hal paling mendasar. Yaitu kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan mulai terkikis, maka seluruh fondasi yang menopang negara; ekonomi, politik, bahkan stabilitas sosial secara perlahan ikut melemah, seringkali tanpa disadari hingga semuanya terlambat.
“Sebuah negara tidak runtuh ketika ia menghadapi krisis, ia runtuh ketika ia kehilangan kepercayaan bahwa krisis itu bisa dikendalikan,” begitu ada pepatah mengingatkan.
Oleh: Airvin Hardani, Pemerhati Ekonomi-Politik
