Acèh, Beritalima.com | Perkumpulan Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Bireuen mengancam akan menggelar aksi “geruduk” Kantor Bupati Bireuen jika pemerintah kabupaten tidak segera menuntaskan hak-hak korban banjir.
Ancaman tersebut muncul karena hingga empat bulan pascabencana, banyak korban banjir di Kabupaten Bireuen belum mendapatkan penanganan yang layak dari pemerintah daerah.
Ketua DPD Perkumpulan Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Bireuen, Nur Adnaini, menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu, 29 Maret 2026.
Pernyataan itu disampaikan usai pihaknya melakukan kunjungan kemanusiaan sekaligus memasak kuah pliek khas Aceh bersama para pengungsi di halaman Kantor Bupati Bireuen.
Menurut Nur Adnaini, kondisi para korban banjir masih memprihatinkan karena sebagian dari mereka belum menerima bantuan, meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan dana miliaran rupiah.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah korban yang tinggal di tenda di halaman kantor bupati bahkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.
Akibatnya, para pengungsi tersebut tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan berdasarkan data resmi.
“Korban banjir yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah berat belum mendapatkan hak yang seharusnya,” ujar Nur Adnaini.
Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani dampak bencana secara maksimal.
Selain itu, ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan korban banjir seharusnya dilaksanakan tanpa pengecualian.
Namun, menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak korban yang terabaikan, baik yang berada di halaman kantor bupati maupun di pelosok desa.
Pihaknya juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengirim tim investigasi guna mengaudit data penerima bantuan serta penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Sementara itu, juru bicara perkumpulan, Iskandar, menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat persoalan ini tidak diselesaikan, pihaknya akan mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar untuk mendatangi kantor bupati,” (A79)
