JAKARTA, beritalima.com | “Kondisi politik dan ekonomi global akan berpengaruh terhadap situasi keamanan, hal ini sudah terjadi sejak dulu dan Indonesia tidak dapat terlepas dari situasi global tersebut,” ungkap Firman Jaya Daeli saat menjadi pembicara dalam diskusi KNPI yang bertajuk “Ancaman Keamanan Nasional di Tengah Perang Asimetris Global” di Media Center DPP KNPI, Jakarta pada hari Rabu (24/7).
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ini mengatakan, dalam konteks Pemilihan Umum tahun 2019, politik identitas dan politik kapital turut andil dalam mewarnai pemilihan umum.
“Jangan salah, bisa saja politik identitas itu dilakukan karena motif ekonomi. Jadi, mereka mencoba mengadu domba masyarakat agar negara lemah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyehatan kembali terhadap proses politik yang berbasis kepada nilai-nilai Pancasila dalam kerangka mencapai tujuan nasional,” katanya.
Firman mengatakan, dalang perang asimetris tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja.
“Perang asimetris juga bisa dilancarkan korporasi besar yang memiliki kepentingan bisnis. Salah satu contoh persaingan korporasi adalah penggunaan teknologi berbasis digital dan modern,” ujar mantan Tim Perumus UU Polri dan UU TNI ini.
Firman melanjutkan, gerakan radikal ekstrim fundamentalis yang bersifat ideologis juga menjadi tantangan bersama bagi bangsa ini.
“Meskipun hal itu belum bisa dibuktikan, DPR dan pemerintah harus menyusun undang-undang terkait keamanan nasional yang komprehensif untuk mencegah terjadinya perang asimetris. Harus ada legislasi yang kuat tentang keamanan nasional yang utuh dan tidak sepotong-potong,” sambungnya.
Menurut Firman Jaya Daeli, terdapat empat prasyarat untuk mencapai Indonesia Raya dengan memperkuat stabilitas politik, keamanan dan pertahanan.
“Pertama adalah pembangunan industri strategis pertahanan yang saat ini masih sangat kurang diperhatikan. Kedua, penguasaan teknologi pertahanan yang telah berkembang dengan pesat,” jelasnya.
Firman melanjutkan, “ketiga, peningkatan kualitas kelembagaan dan harus menyesuaikan diri dengan kompleksnya situasi pertahanan dan keamanan saat ini. Keempat adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (kualitas, kesejahteraan, dll) dalam mendukung pertahanan dan keamanan.”
Firman meminta pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pola pikir masyarakat supaya tidak mudah dipecah belah.
“Kalau sudah bagus, orang yang ingin melakukan kapitalisasi isu SARA itu tidak akan mempan di masyarakat,” tegasnya.
“Prasyarat Indonesia Raya adalah stabilitas politik dan keamanan. Penguatan keamanan dapat melalui pembangunan industri strategis pertahanan, penguasaan teknologi pertahanan, peningkatan kualitas kelembagaan serta peningkatan SDM,” pungkas Firman.
Sementara itu, Komisi I DPR RI Bobby Aditya Rizaldy meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk terus mensosialisasikan bahaya perang asimetris global. Perang asimetris jangan sampai memecah belah bangsa ini, khususnya para pemuda yang merupakan penerus bangsa.
“Perang asimetris saat ini adalah dengan bombardir isu, sehingga membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari rakyat,” kata dia.
Hadir pembicara lainnya Direktur Eksekutif Center of Inteligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djojonegoro didampingi Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah dan Ketua Bidang Intelijen Kaka Hanifa.
