JAKARTA, Beritalima.com |– Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, anehnya setelah sudah 75 tahun merdeka, hanya lima persen nelayan Indonesia yang memiliki kapal tangkap 30 Gross Tonaget (GT), 95 persen nelayan Indonesia yang mencari ikan di laut dalam hanya menggunakan kapal bertonase dibah 30 GT.
Anggota Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian, Kehutanan serta Perikanan, Dr H Andi Akmal Pasluddin kepada Beritalima.com, Jum’at (21/8) pagi mengatakan,
Pemerintah selama ini terfokus pada pembinaan nelayan kecil yang di mayoritas bekerja dengan kapal berkekuatan 5 G Karena itu, hingga saat ini mayoritas nelayan Indonesia nelayan kecil. Kelompok nelayan dengan manajemen kelompok sangat minim yang mampu berkolaborasi mengelola kapal besar.
Dominasi kapal berukuran kecil lima GT kebawah masih membayangi nelayan Indonesia. “Akibatnya, fokus pembangunan dan bantuan cenderung lebih besar kepada kapal kecil, termasuk pembinaannya juga masih skala kecil. Ini yang membuat industri perikanan dalam negeri tertinggaldari negara lain meski potensi alam laut negara kita sangat kaya,” jelas Andi Akmal.
Politisi dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan ini mengatakan, saat ini ikan-ikan di laut dangkal atau pinggiran sudah sulit didapat. “Mau tidak mau, nelayan Indonesia dengan kapal berukuran kecil itu harus ke tengah laut untuk mendapat ikan. Bila nelayan tidak berbekal infrastruktur alat tangkap memadai, ikan-ikan yang menjadi hak nelayan kita dikuras negara lain karena memiliki kapal memadai dan canggih.
Peraturan perundangan saat ini, kata Andi Akmal, menuntut nelayan kita berskala menengah guna bersaing dengan negara luar dan alam yang sudah sulit menyediakan ikan di dekat daratan.
Karena itu, ke depan Pemerintah harus mulai intensif melakukan pembinaan menuju nelayan berskala menengah. “Mulai dari pendampingan SDM, permodalan untuk nelayan, hingga produksi kapal skala minimal 30 GT,” Saran Andi Akmal.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini mengatakan, pemikiran Pemerintahan saat ini selalu beranggapan nelayan kita tidak sanggup mengoperasikan kapal besar sehingga bila disediakan kapalnya akan menjadi mubadzir. Cara berpikir seperti ini mesti segera dihilangkan dengan langkah, latih, bina, dampingi, baik skill maupun organisasinya. Pengelolaan, SDM, tehnik operasi sampai manajemen keuangan harus di latih sampai siap.
Dikatakan, bila pemerintah menunggu saja sampai nelayan-nelayan kita siap, mereka tidak akan siap tanpa ada pembinaan. Negara kita sangat mampu memproduksi kapal besar, tinggal pemerataan skill SDM nelayan dalam mengoperasikannya.
Andi Akmal mengatakan, dari sisi memproduksi kapal, Indonesia sangat mampu membuatnya. Bahkan kemampuan PT PAL sangat berkompeten dalam sinergi produksi kapal-kapal seperti ini dalam jumlah masal.
“Saya mendorong Pemerintah pimpinan Presiden Jokowi merubah nelayan kecil menjadi besar. Perimbangan perbandingan jumlah nelayan kecil dan besar yang sangat timpang mesti di geser. Ini salah satu langkah memajukan industri perikanan tangkap negara kita berbasis kerakyatan,” demikian Dr Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
