JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IV DPR RI, Dr H Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.
Andi Akmal usai pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang juga menghadirkan direksi PT Pupuk Indonesia Holding Company meminta ada perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.
Legislator dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan kepada Beritalima.com, Rabu (22/9) siang menjelaskan, perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi dimaksudkan adalah mengurangi durasi penyimpanan pada lini tertentu terutama pada distributor dan peningkatan pengawasan pupuk subsidi.
“Sangat penting pelibatan BUMDes sebagai agen penyalur pupuk subsidi. Kerena BUMDes bagian dari tangan panjang institusi Pemerintahan Desa berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksima. Kedepannya dapat mengurangi durasi penyimpanan pupuk bersubsidi sehingga tidak mengendap begitu lama, dan sekaligus ada penguatan pengawasan pupuk beredar pada wilayah tingkat pedesaan.” tutur dia.
Dikatakan, sisa stok pupuk bersubsidi akhir tahun ini 1 899 646 ton harus dipastikan betul dapat mengamankan stok awal 2022. Perlu uji masifnya pelibatan BUMDes pada sinergi Kemampuan Penyediaan buat Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2021, sehingga ada keyakinan yang kuat pelibatan BUMDes merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja dan efiseinsi terdistribusi pupuk subsidi ke petani.
Pada posisi lini empat ini, dimana pupuk berada di gudang distributor dan kios pada level kabupaten, kecamatan hingga desa, terjadi proses durasi yang terlalu lama. Informasi ini saya dapatkan saat berinteraksi langsung dengan pelaku usaha tani, baik saat bimtek maupun silaturahmi ke kediaman para petani,” ungkap Andi Akmal.
Merujuk informasi yang di sampaikan PT PIHC, Andi Akmal menerangkan, stok pupuk bersubsidi per 17 September 2021 mencapai 275 persen bila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang ditentukan. Artinya, hingga akhir tahun mesti tidak ada suara dari para petani di seluruh Indonesia akan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Selama ini keluhan para petani adalah bukan pupuk secara umum yang langka. Akan tetapi, keberadaan pupuk subsidi yang langka. “Karena itu, untuk menghindari berulang kembalinya kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, selain upaya kartu tani juga perlu pelibatan BUMDes sebagai pelaku distribusi penyaluran pupuk bersubsidi,” demikian DR H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
