JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin meminta Kementerian Pertanian (Kementan) tidak hanya menjamin stok pangan terutama beras aman hingga hari raya Idul Fitri tetapi juga menjamin pola distribusi yang baik sehingga tidak menimbulkan ketidak seimbangan ketersedian pangan antara daerah kota besar dengan perdesaan, antara pulau Jawa dengan luar Jawa. Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo telah melakukan perhitungan jaminan stok beras didasari pada tiga skenario atau pendekatan, yaitu optimistis, moderat dan pesimistis.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian dan Kehutananan tersebut, manajemen stok di setiap wilayah seluruh Indonesia menjadi regulasi penting untuk memastikan ketersedian pangan aman secara nasional dan telah terdistribusi ke seluruh daerah sesuai dengan proporsi jumlah penduduk.
“Saya apresiasi Mentan yang telah menjamin 11 komoditas pangan nasional selama wabah virus Corona (Covid-19). Apalagi saat ini secara bersamaan telah menghadapi situasi bulan Ramadhan dan akan masuk moment hari raya Idul Fitri. Namun, perlu menjadi perhatian Pemerintah, peternak ayam banyak menghadapi kebangkrutan, harga gula dan bawang putih menjadi polemik,” ucap Akmal.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, gula pasir, daging sapi dan bawang putih saat ini menjadi komoditas yang terus bermasalah pada persoalan harga. Sedangkan komoditas pokok lain seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, telur ayam dan minyak goreng cukup stabil. Namun, distribusi ke daerah-daerah akan selalu menjadi persoalan tersendiri.
Karena itu, Andi Akmal meiminta Kementan bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memastikan distribusi logistik aman. Saat ini, jasa logistik memiliki keterlambatan signifikan. Berbagai jasa pengiriman barang telah menghilangkan jaminan ketersampaian jasa sehari sampai.
Ini merupakan tanda, logistik pemerintah perlu waspada di lapangan ada persoalan terkait distribusi. Bahkan tersendatnya arus logistik inipun telah disinggung Kementerian Keuangan. “Saya berharap, distribusi komoditas pangan ini lebih baik ke berbagai daerah seluruh Indonesia. Saat ini kendaraan pengangkut barang tidak lagi bersaing dengan kendaraan pengangkut orang. Jadi, bila pola distribusi ini masih bermasalah, ini bakal menjadi preseden yang sangat buruk pula pada pengelolaan negara ini,” jelas Andi Akmal.
Selain itu, kondisi instrumen penunjang pengangkutan barang, lanjut Akmal, banyak terjadi pembatasan-pembatasan kendaraan berbagai moda baik darat, laut maupun udara. Wabah Covid-19 ini selain membatasi Bandara dan terminal-terminal, di pelabuhan juga banyak kapal pengangkut yang dilarang bersandar.
Sebagai gambaran, tambah dia, kondisi pulau Jawa memiliki kekuatan ketahanan pangan yang merata di semua propinsi. Namun, untuk non Jawa, terutama Indonesia Timur, Indeks Ketahanan Pangan daerah itu masuk dalam prioritas tiga.
Bila distribusi pangan tidak mampu menyuplai daerah yang prioritas tiga, itu bakal muncul kerawanan pangan yang serius terjadi di negara ini. “Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah wabah Covid-19 ini mesti dapat ditunjang peran pemerintah terhadap persoalan distribusi pangan. Pemetaan pasokan dan distribusi kebutuhan pangan di area zona merah menjadi prioritas utama pemerintah terutama pada kondisi lebaran idul fitri yang berbarengan dengan wabah Covid-19,” demikian Dr Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
