JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin prihatin dengan hasil riset beberapa lembaga dunia yang menempatkan negeri ini sebagai negara dengan ketahanan pangan memprihatinkan.
Bahkan dari segi ketahanan pangan ini, Indonesia lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia. “Ini harus dijadikan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai masukan,” kata anggota DPR RI yang membidangi pangan ini, Selasa (23/2).
Karena itu, ungkap anggota Komisi IV DPR RI ini, Pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat, terutama di pelosok-pelosok wilayah Indonesia.
“Ini sebagai masukan pada sensus penduduk yang dilakukan 2020 dengan metode online akibat terkedala kendala pandemi sehingga hasilnya sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas. Akibatnya, hasil sensus tidak dapat diandalkan, kecuali jumlah penduduk.”
Dikatakan, harus ada program pendataan tiap kabupaten kota yang akurat dengan menangkap semua data, termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan sehingga Pemerintah punya data akurat sebagai pembanding.
Berdasarkan Global Hunger Index, poin Indonesia adalah 19,1, hampir sama dengan Philipina yang memiliki poin 19. Dengan nilai itu, Indonesia berada di level kelaparan sangat serius.
Meski data Global Hunger Index ini masih dalam perdebatan, dimana prestasi bagi sektor pertanian Indonesia tergolong meningkat sejak 2016, tetapi pembuktiannya sangat lemah.
“Negara harus memastikan tingkat kelaparan dan stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis. Karena ini akan sangat mempengaruhi pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk masa datang.”
Dikatakan Andi Akmal, dalam menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia Internasional, Hukum Rimba Dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara.
Karena itu, Pemerintahan Jokowi perlu membuktikan secara akurat, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA).
“Akan lebih baik bahwa penurunan rentan pangan negara kita di hapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin.
(akhir)
