JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin menilai pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum cukup turun tangan untuk penyelamatan kehidupan para petani pada masa wabah pandemi virus Corona (Covid-19) melanda Indonesia yang hingga saat ini masih berlangsung. Dua bulan berturut-turut, ungkap anggota Komisi IV DPR RI itu kepada Beritalima.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7) pagi, Mei-Juni 2020 petani mengalami defisit yang di tunjukkan dari Nilai Tukar Petani (NTP) masih dibawah 100. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 Juli lalu, NTP Juni 2020 yang mencapai angka mengindikasikan tertekannya daya beli dan kesejahteraan petani selama masa pandemi Covid-19. “Program Pemerintah terhadap petani masih belum berdampak terhadap kehidupan mereka. Petani mengalami defisit. Penerimaan tidak sebanding dengan pengeluaran pada usaha taninya. Ini harus menjadi perhatian bersama, sehingga ada evaluasi, dimana efektifitas anggaran Covid-19 yang besar itu,” kata Andi Akmal. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, refocusing anggaran Kementerian Pertanian 2020 untuk penanganan Covid-19 Rp 2,65 triliun. Alokasi untuk ketersedian pangan (Rp 1,46 triliun) dan Social Safety Net (Rp 1,15 triliun). Angka-angka sebesar itu seharusnya sudah mampu memberi kontribusi terhadap perbaikan petani apabila pelaksanaannya sesuai prosedur dan ada uangnya, bukan sekedar anggaran di atas kertas. Pemerintahan Jokowi menurut Andi Akmal, harus mampu menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi sehingga akan banyak yang membantu memberi gagasan baik di DPR maupun di intern pemerintah sehingga ditemukan solusi permasalahan yang selama ini terjadi. Dijelaskan wakil sekretaris Fraksi PKS MPR RI itu, selama ini hampir tidak ada update realisasi, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Petani yang terdampak Covid-19 yang sudah di alokasikan. “Fraksi kami dan tentunya seluruh anggota di komisi IV, selalu mendorong pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan tepat dalam jangka pendek maupun menengah yang berdampak langsung kepada kesejahteraan para petani. Realisasi stimulus ekonomi seperti BLT harus lebih cepat terlaksana. Kita tidak boleh menunggu petani semakin terpuruk pada kondisi seperti ini.” Karena itu, dia meminta Pemerintah agar ada sistem logistik pangan yang semakin terintegrasi. Penyederhanaan dan distribusi produk pertanian yang mudah dan cepat sangat penting sekali pada kondisi wabah seperti ini. Prediksi dari beberapa ahli, pandemi Covid-19 akan berdampak sampai tahun 2021. “Kami sangat mendukung Menteri Pertanian yang sudah mengusulkan penambahan anggaran 2021 Rp 10 triliun. Presiden Jokowi seharusnya menyetujui penambahan anggaran Kementan tahun 2021 sehingga tercapai target peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
