JAKARTA, Beritalima.com– Indonesia yang terletak di daerah katulistiwa dengan tanah subur dan hanya memiliki musim panas dan penghujan adalah negara agraris. Hampir semua tumbuhan tropis ada di Indonesia. Hanya saja, Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak kepada sektor pertanian. Tampak Pemerintahan Jokowi lebih suka impor guna memenuhi pangan dalam negeri daripada mengusahakan melalui produk dalam negeri.
Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kehutanan serta Lingkungan Hidup (LH), Dr H Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan keberpihakan pemerintah kepada sektor Pertanian masih dibawah harapan. Segala ekspose yang menyatakan pentingnya sektor pertanian tidak didukung kebijakan yang menjadi bukti sektor pertanian mendapat dukungan penuh agar menjadi besar demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Yang dimaksud legislator dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan tersebut bukti dukungan pemerintah adalah kebijakan anggaran yang menganggap sebelah mata sektor pertanian. Padahal, pada masa wabah pandemi virus Corona (Covid-10) ini, hanya pertanianlah satu-satunya yang bergerak positif, sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan manufaktur ‘terkapar’ akibat dampak virus Corona.
Ketidak berpihakan Pemerintahan Jokowi pada sektor pertanian tersebut terbukti, papar Andi Akmal dalam keterangannya kepada Beritalima.com, Rabu (11/11) pagi, dengan eksekusi kebijakan tambahan anggaran sektor pertanian yang hanya Rp3 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang disuntikan Pemerintah kepada PT Asuransi Jiwasraya Rp 22 triliun.
“Bagaimana pertanian kita bisa besar bila kebijakan Jokowi kepada pertanian nanggung seperti ini. Kementan cuma dapat tambahan Rp 3 triliun padahal saat bersamaan pemerintah menggelontorkan suntikan Rp 22 triliun sebagai modal untuk penyehatan PT Asuransi Jiwasraya. Ini bukti nyata Pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian,” jelas Andi Akmal.
Kalau memang Jokowi melihat sektor pertanian sangat penting, ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut, harusnya politik anggaran dan keberpihakan Pemerintah betul-betul terlihat dari anggaran yang digelontorkan ke pertanian.
Dikatakan Wakil sekretaris Fraksi PKS MPR RI ini tampak tak berlaku fair pada kinerja pemerintah bidang pertanian. Dalam berbagai kesempatan di forum kenegaraan, Jokowi memuji usaha Kementan dalam menjaga pasokan logistik nasional selama masa pandemi Covid-19.
Meski dinilai berkinerja baik, tetapi Andi Akmal mengatakan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah bagi Syahrul. Pertama, manajemen internal, yang menurutnya masih berjalan sendiri-sendiri. Dalam beberapa kesempatan, dia menilaim, kebijakan Kementan masih bersifat politis. “Saya pikir, dia harus lebih memperkuat sinergitas antara Eselon Satu dengan stakeholder yang ada,” kata Andi Akmal.
Kedua, terkait kepastian harga di tingkat petani. Andi Akmal melihat, walaupun Pemerintah sudah memberikan dana ke Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan kepastian harga kepada petani, tetapi terkadang harga komoditas, seperti cabai, bawang, jagung dan masih banyak yang lain masih di bawah harga pembelian pemerintah saat panen raya.
Selama ini, tambah Andi Akmal, produksi sektor pertanian melimpah dan banyak pada sentra-sentranya. Akan tetapi tidak ada yang membeli pada saat panen raya dalam serapan yang signifikan menghabiskan stok di tingkat petani.
“Ini kan masalah. Dan, masalah ini bukan di Kementan, karena Kementan bukan di perdagangan. Persoalan yang paling mendasar pada mindset Pemerintah. Mesti ada kesepahaman bersama, yang sudah terbukti nyata di lapangan bahwa Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan bangsa kita. Bila ini sudah dipahami, maka pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk memberikan politik anggaran yang signifikan pada sektor pertanian ini,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
