JAKARTA, Beritalima.com– Walau sudah dibekali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No: 1/2020 tetapi Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo gagal menangani masalah ekonomi di masa wabah pandemi virus Corona (Covid-19).
Hal tersebut dikatakan politisi senior dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin dalam Forus Legislasi dengan tema ‘Evaluasi Perppu Corona dan Ancaman Resesi Ekonomi’ di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Selain anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga tampil sebagai pembicara dalam acara yang digelar secarar tatap muka dan virtual itu pengamat ekonomi, Rosdiana Sijabat.
Menurut Andi Akmal, Pemerintah yang kembali mengubah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari sebelumnya Rp 677,2 triliun naik menjadi Rp 695,2 triliun itu pun terealisasi baru sekitar Rp 125 triliun.
“Serapan anggran kita rendah, baik kementrian maupun lembaga, bahkan untuk PEN yang menjadi ujung tombak untuk menjadi pemulihan ekonomi nasional hanya tersisa Rp125 triliun.”
Anggaran Kementerian/Lembaga yang disiapkan sekitar Rp53 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional itu juga baru terealisasi sekitar 13 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara perencanaan dengan eksekusi dari pemerintah tidak berjalan dengan baik, pun tidak mendapatkan hasil maksimal.
Semula Pemerintah berharap Perppu dapat jadi pondasi yang kokoh melakukan langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Karena itu, rakyat mestinya meminta pertanggungjawaban, apa sebenarnya kerja yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 tersebut. “Jadi, Perppu No: 1/2020 gagal, baik sisi kesehatan maupun ekonomi kita,” tutur dia.
Sedangkan pengamat ekonomi dari Unika Atmajaya, Rosdiana Sijabat menilai kinerja pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini tidak buruk, meski belum baik. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain, yang kontraksi ekonominya sudah memasuki resesi. Tapi, Indonesia masih mampu bertahan.
“Memang kebijakan yang efektif belum terlihat, namun kinerja menteri ekonomi tidak buruk jika dibandingkan dengan kuartal kedua, dan struktur ekonomi kita lebih baik dibanding negara tetangga.”
Diakuinya penurunan ekonomi di kuartal kedua juga tidak sebesar negara lain. Untuk dunia saja kontraksi sangat besar, termasuk negara tetangga. Hanya Vietnam yang relatif baik. “Indikator ekonomi kita kini sudah lebih baik dan relatif berhasil.’
“Tapi, sayang pada Agustus – September ini serapan anggaran masih rendah. Seharusnya lebih cepat lagi agar di kuartal ke-3 ini bisa menyerap hingga 75 persen. Jika ini terealisir, saya yakin pertumbuhan akan minus nol persen,” demikian Rosdiana Sijabat. (akhir)
