JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kebijakan refocusing anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) yang 67 persennya terjadi pemotongan pada program pengelolaan hutan berkelanjutan.
Andi Akmal menilai, dari Rp 519 milyar pemotongan di Kementerian LHK yang direncanakan untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional dan penanganan pandemi wabah virus Corona (Covid-19), tetapi proporsinya terlalu besar pada program pengelolaan hutan berkelanjutan yang dipotong Rp 349 miliar.
“Menteri Keuangan telah menyampaikan surat No: S-30/MK.02/2021 tertanggal 12 Januari 2021 perihal refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2021 kepada para pimpinan L/K selaku Pengguna Anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
“Sebaran pemotongan program kan mestinya tiap kementerian punya kebijakan proporsinya. Mestinya, pemotongan di Kementerian LHK jangan terlalu mencolok pada program pengelolaan hutan ini,” urai Andi Akmal pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan KLHK.
Bahkan Andi Akmal mempertanyakan dasar KLHK memotong alokasi program pengelolaan hutan berkelanjutan hingga lebih Rp 300 miliar.Andi Akmal dan Fraksi PKS DPR RI menyayangkan program yang di potong terkait dengan hutan berkelanjutan.
Padahal ini seharusnya menjadi program unggulan LHK di tengah rusaknya ekosistem dan ketidakpastian pengelolaan Sumber Daya Hutan.”Refocussing anggaran LHK cukup besar bila dibanding dengan mitra komisi IV lainnya seperti KKP Rp150 miliar. Dan, program untuk pengelolaan hutan lebih besar dari pemotongan satu kementerian di KKP.”
Dijelaskan, tak kurang dari 23 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dan beralih fungsi 2000 hingga 2017. Hutan di Kalimantan berkurang lebih dari 8 juta hektar, Sumatera 6 juta hektar dan pulau Jawa hanya tersisa 1 juta hektar hutan.
Dikatakan, keadaan lingkungan yang berubah secara simultan dari tahun ke tahun ini akan menjadi bom waktu bencana alam. Banjir yang terjadi saat ini peringatan bagi Pemerintah. Karena, bencana lebih besar seperti perubahan iklim yang diikuti bencana lain akan menanti di masa yang akan datang.
“Saya meminta perlu dipertimbangan kembali proporsi besarnya pemotongan pada program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kita dapat membendung laju deforestasi yang sudah berjalan berpuluh tahun ini,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
