JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Andreas Hugo Pariera minta pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menentukan langkah membebaskan tida nelayan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di wilayah Philipina Selatan sejak September lalu.
Seperti diberitakan banyak media, ketiga WNI itu diculik dan diidentifikasi sebagai Samiun Maneu (27), Maharuydin Lunani (48) dan Muhammad Farhan (27). Lunani dan Farhan merupakan ayah dan anak. Mereka diculik sekelompok pria bersenjata ketika menangkap ikan menggunakan kapal di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, September lalu.
“Bagaimana caranya, pemerintah harus segera membebaskan ketiga WNI tersebut. Itu perintah undang-undang. Negara punya kewajiban melindungi tumpah darah dan warganya,” kata Andreas kepada Beritalima.com pekan ini di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Pria bergelar Doktor Politik Internasional lulusan dari Universitas Giessen, Jerman, kelahiran Flores, 31 Mei 1964 tersebut mengatakan, pembebasan ketiga WNI itu bisa dengan jalan diplomasi atau menurunkan pasukan anti teror.
Namun, untuk menggunakan pasukan, itu harus dilakukan secara diam-diam. “Tidak perlu ribut-ribut di media,” kata Andreas yang kini dipercaya sebagai anggota Komisi X DPR RI.
Sedangkan pembebasan melalui diplomasi bisa dilakukan antar sesama pemerintah kedua negara. “Saya yakin pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membebaskan ketiga WNI itu. Hanya saja, kita perlu desak pemerintah,” kata dia.
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan luar negeri, Syaiful Bahri Anshori meminta Pemerintah bersikap tegas terkait dengan disanderanya ketiga WNI.
“Saya berharap pemerintah bertindak tegas terkait penyanderaan ini,” kata Syaiful dalam keterangan pers, Sabtu (21/12).
P
emerintah dalam hal ini TNI, harus segera berkoordinasi dengan Philipina guna membebaskan ketiga WNI itu. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan, Pemerintah tidak boleh kalah dari terorisme.
“Kita sepakat pemerintah tak boleh kalah dari teroris atau penyandera dengan alasan apapun. Dan, kita berharap Menhan baru ini segara bertindak dan bersikap soal penyanderaan ini,” tegas Syaiful.
Pihak TNI mengatakan, mereka menunggu keputusan politik negara terkait langkah yang bisa dilakukan dalam pembebasan tiga WNI ini.
“Itu mestinya pakai keputusan politik negara,” kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (20/12).
Dikatakan, kalau negara belum memberi perintah, TNI tak bisa melakukan apapun. TNI baru bisa melakukan langkah berdasarkan keputusan politik negara.
“Jadi kalau politik negara belum mengatakan apa-apa, kita (TNI) tidak melakukan apa-apa,” ujar Sisriadi.
Menurut kabar, ketiga WNI dibawa ke Kepulauan Tawi-Tawi di Philipina bagian selatan dan kemudian ke Jolo, yang diketahui merupakan markas Abu Sayyaf.
Pemerintah terus mengupayakan pembebasan tiga WNI itu. “Begini, kita melakukan langkah-langkah selanjutnya yang sudah diambil selama ini untuk tetap berusaha membebaskan tersandera tanpa korban jiwa dan tanpa menodai kedaulatan kita maupun negara bersangkutan,” kata Menteri Polhukam, Mahfud MD pertengahan pekan ini. (akhir)
