PAMEKASAN. Beritalima.com| Pagi tadi para aktivis melakukan aksi demo di depan pintu masuk Pemda Timur, Jalan Jokotole, Kabupaten, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Aksi mereka mempersoalkan adanya dugaan mark up penyelewengan Pengadaan harga tandon yang menelan anggaran Rp 4 Miliar lebih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Pamekasan. Pasalnya yang dikerjakan oleh 15 CV hingga menjadi sorotan publik.
“Kami datang kesini untuk mempertanyakan soal pengadaan anggaran tandon, yang terkesan tidak rasional dan mark up harga. Pihak BPBD harus bertanggung jawab,”teriak Umar Faruk, saat melakukan aksi demontrasi di depan pintu masuk Pemda Timur. Selasa, (20/10/2020), pagi.
Pihaknya juga menilai bahwa program tersebut sangat tidak masuk diakal. Pasalnya satiap satu tandon dianggarkan Rp: 2.900.000.
“Tidak masuk akal jika satu tandon dianggarkan dua Dua Juta Sembilan Ratus. Padahal harga pasaran tidak sampai segitu,” tegas Faruk.
Dijelaskan oleh orator aksi bahwa total anggaran untuk pegadaan tandon sekitar Rp: 4.437.000.000 per 1 unit 2.900.000, dikerjakan oleh 15 CV yang menjadi pihak ketiga dianggap CV siluman dan bagian bagi-bagi kue dana anggaran refocusing Covid-19.
“Hadirkan ke sini sekarang juga, jelaskan kepada kami soal anggaran itu,”pintanya.
Sementara itu, sekretaris BPBD Pamekasan, Ismail, mengatakan, bahwa pihaknya mengaku tidak tau detail terkait relokasi anggaran pengadaan tersebut.
Ia melanjutkan, yang tau detail dan paham merupakan kepala BPBD Akmalul Firdaus, yang sekaligus menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan itu.
“Saya Kurang tau detailnya. Pimpinan yang tau dan sekarang pimpinan tidak ada, karena beliau sekarang ada acara di daerah Pantura,” jelasnya kepada para aksi demo.
Perlu diketahui bersama Umar selaku korlap aksi akan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kejari Pamekasan, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
“Oke kalau begitu persoalan ini, akan kami laporkan ke pihak Kejari Pamekasan. Biar nanti kita ketemu di sana,”pungkasnya.[ An]
