DEPOK, beritalima.com — Pihak penyedia jasa pengamanan DPRD Kota Depok buka suara terkait sorotan terhadap anggaran tenaga keamanan tahun 2026 yang mencapai Rp3,7 miliar.
Mereka menegaskan, seluruh proses penganggaran telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Perwakilan pihak ketiga penyedia jasa pengamanan DPRD Kota Depok, Muhammad Rizki, mengatakan proses penganggaran tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan resmi.
“Penganggaran sudah melalui proses yang cukup panjang. Tidak serta-merta ada kesepakatan tanpa mekanisme resmi,” ujar Rizki saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran tenaga keamanan atau Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Kota Depok tahun 2026 tercatat sebesar Rp3.769.614.162. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran jasa selama 10 bulan, karena keterbatasan anggaran.
Rizki menjelaskan, anggaran itu mencakup gaji tiga orang leader masing-masing Rp5.445.721,78 per bulan. Selain itu, sebanyak 52 petugas keamanan menerima gaji Rp5.195.721,78 per bulan per orang.
Ia menambahkan, alokasi dana juga mencakup tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh personel. Selain itu, anggaran digunakan untuk pengadaan perlengkapan kerja, antara lain pakaian dinas harian (PDH), pakaian seragam harian (PSH), kaos lengan pendek, kaos kaki, dan satu pasang sepatu kerja untuk setiap petugas.
Tak hanya itu, penyedia jasa memberikan jaminan sosial kepada seluruh personel selama 10 bulan masa kerja, meliputi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Rizki berharap masyarakat dapat melihat rincian anggaran secara utuh dan tidak hanya terpaku pada besaran totalnya.
Sementara itu, komandan regu (danru) Pengamanan Dalam DPRD Kota Depok, Sukardi, memastikan bahwa dirinya dan anggota menerima gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kota Depok.
“Kami menerima gaji sesuai UMR Kota Depok, ditambah jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada potongan, baik untuk saya maupun anggota lainnya,” kata Sukardi.(yopi)
