JAKARTA, Beritalima.com– Tampaknya Pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro kepada ketahanan pangan. Buktinya, ditengah virus Corona (Covid-19) mewabah di Indonesia yang membuat kehidupan sosial dan ekonomi rakyat babak belur karena tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari akibat harus bekerja dari rumah, Pemerintah malah memangkas anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan).
Kecaman tersebut dilontarkan anggota anggota Komisi IV DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan. Dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beitalima.com, Senin (20/4) siang, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengkritik penyesuaian belanja Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan jalan memangkas anggaran , Kementan Rp 7 Triliun dari alokasi awal Rp 21 triliun.
Johan menyebut, pemangkasan ini sebagai bentuk atau bukti pemerintah gagal faham cara membangun ketahanan pangan di saat pandemic wabah Covid-19 melanda seluruh provinsi di tanah air.
“Saya menilai, pemangkasan sepertiga pagu anggaran Kementan saat ini menunjukkan Pemerintah tidak aware atau tak memiliki kewaspadaan dini terhadap potensi krisis pangan di tengah arus kekacauan stabilitas pangan dunia saat pandemic Covid-19,” ketus laki-laki kelahiran Empang, Kabupaten Sumbawa, 29 Oktober 1972 tersebut.
Johan juga memaparkan bahwa pemangkasan anggaran Kementan akan mengganggu akselerasi produksi Pertanian. Padahal kegiatan Pertanian bisa dilakukan melalui padat karya dengan mempekerjakan para tenaga kerja yang kehilangan penghasilan akibat dampak ekonomi dari pandemic Covid-19.
Kementan juga akan terhambat dalam urusan kelancaran distribusi bahan pangan pokok seperti beras, jagung, bawang, cabai, daging, telur, gula dan minyak goreng dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok warga pada situasi darurat Covid-19 seperti sekarang.
Dalam situasi seperti sekarang, lanjut Johan, pemangkasan anggaran Kementan yang begitu besar dipastikan mengganggu program bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin Pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan/vaksin dan sarana produksi lainnya ke petani untuk meningkatkan produksi pangan buat kebutuhan 267 juta lebih penduduk Indonesia.
Johan mencontohkan, stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) akhir Februari lalu 1.650.916 ton sehingga untuk mengantisipasi gejolak pangan dalam situasi pandemic wabah ini diperlukan peningkatan produksi beras. “Jika pemerintah memangkas anggaran ini begitu besar, persediaan pangan kita pasti sangat mengkhawatirkan sebab dalam kondisi keuangan negara seperti saat ini, tentu berat kita harus mengimpor pangan,” demikian H Johan Rosihan. (akhir).
