SURABAYA, Beritalima.com | Terjadinya Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia, menimbulkan berbagai permasalahan perekonomian yang sangat signifikan. Bukan saja karena menelan biaya yang teramat besar untuk menanggulangi bencana tersebut, baik untuk para medis maupun dampak dari serangan Covid 19. Kamis (30/4/2020)
Pemprov Jatim berupaya membantu meringankan beban masyarakat dengan memberikan sembako gratis dan “pasar” Lumbung pangan yang berlokasi di Jatim Expo, jalan A Yani Surabaya.
Dalam sidang paripurna DPRD provinsi Jatim yang dilaksanakan pada tanggal 21 April yang lalu, disepakati untuk menggunakan APBD dengan melakukan realokasi anggaran guna membantu masyarakat yang terdampak.
Pertanyaanya mengenai dana yang digunakan untuk menyelenggarakan Lumbung Pangan, apakah sudah ada didalam APBD 2020 yang diputuskan pada bulan November 2019 lalu atau berasal dari dana realokasi anggaran Covid-19?
Ketua fraksi Nasdem Muzammil Safi’i menjelaskan bahwa anggaran yang dipergunakan adalah anggaran khusus untuk penanganan Covid 19.
“Karena anggaran itu dipergunakan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, termasuk membantu masyarakat yang terdampak, disamping memberikan bantuan sembako gratis, juga digelarnya pameran Lumbung pangan,” terang anggota komisi A ini.
Muzammil menyebutkan bahwa Event Organizer atau EO yang melaksanakan Lumbung Pangan dan asal sembako yang dijual di Lumbung Pangan diberikan kepada PT Panca wira usaha Jatim,
“Mengenai asal sembako kita berharap bisa diambil dari petani langsung dan juga dari pabrik gula yang ada di Jatim, sehingga dapat memotong biaya distribusi dan perdagangan dari tengkulak.
Dengan demikian tidak mematikan usaha pedagang kecil. Dan petani juga bisa memperoleh hasil lebih baik,” tandas Muzammil.
Lebih lanjut Muzammil menuturkan bahwa untuk rincian dana yang digunakan untuk menyelenggarakan Lumbung Pangan, DPRD provinsi Jatim memiliki dokumen rincian dana yang digunakan dari dana realokasi Pemprov sebesar Rp. 2,3 triliunan.
” Anggaran sebesar Rp 2.384 triliun itu penggunannya sebesar Rp 825,31 miliar untuk kuratif, Rp 110,7 miliar untuk promotif dan preventif, Rp 995,04 miliar untuk social safety net, dan sebesar Rp. 454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi,” sambung Muzammil.
Untuk Lumbung Pangan sendiri, diambil dari yang mana dan berapa dana yang dipakai. Muzammil mengaku tidak mengetahui secara rinci.
“Waduh maaf tidak tahu aku secara detailnya. Itu urusan eksekutif, DPRD hanya pada posisi menyetujui saja,” ujar Muzammil.
Menurut Muzammil program Lumbung Pangan bisa sangat efektif dalam peranannya untuk meringankan beban masyarakat, karena saat Pandemi Covid 19 ini harga di pasaran sangat tidak stabil.
“Walaupun tidak bisa optimal,
paling tidak bisa meringankan masyarakat yang terkena PSBB Surabaya Sidoarjo dan Gresik.
Apakah tepat sasaran kepada yang membutuhkan? Kita belum menganalisis sampai kesitu. Ide itu bagus dan ketika diterapkan secara benar pasti efektif, kecuali ada penyimpangan di lapangan. Contoh penyimpangan yang tidak tepat sasaran misalnya justru jadi ajang bisnis para tengkulak,” pungkasnya. (yul)
