JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan ST menyesalkan rendahnya realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni 2021 yakni 23,9 persen.
Padahal, pertanianlah yang menyelamatkan keterpurukan ekonomi Indonesia di tengah badai wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia. Sektor lainnya yang selama ini ikut menjadi penyumbang devisa negara tumbuh minus, pertanian malah tumbuh plus.
Rendahnya anggaran Kementan, sangat mengkhawatirkan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera di Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini. Soalnya, hal itu bakal berdampak kepada kinerja pertanian keseluruhan.
“Untuk itu, harus ada terobosan agar penyerapan anggaran menjadi bagus karena realitasnya petani sangat membutuhkan dukungan anggaran dari APBN,” kata Johan pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan Jakarta kemarin.
Johan selaku juru bicara Fraksi PKS menegaskan, Kementan harus melakukan tindakan dalam membagi termin realisasi anggaran minimal perbandingan 35:65 antara semester 1 dan 2 sehingga terjadi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Saya meminta Kementan tidak boleh santai di awal tahun dan sibuk di akhir tahun, menggenjot anggaran di akhir tahun punya resiko karena tergesa-gesa dan tidak tepat sasaran,” ujar Johan.
Untuk itu, pria kelahiran Sumbawa ini meminta Kementan fokus pada agenda intensifikasi tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan berkomitmen menghentikan impor pangan pokok pada tahun depan demi kemandirian pangan nasional.
“Kementan harus bertanggungjawab dalam hal ketersediaan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita semakin merosot sehingga berdampak luas seperti meningkatnya prevalansi stunting yang saat ini sudah mencapai 27,67 persen,” papar Johan.
Johan juga mendesak Kementan harus tegas untuk menghentikan dan mengevaluasi program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) yang memiliki banyak persoalan, diantaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan.
Hal ini sangat tidak efisien dan tidak ada perencanan matang dari Pemerintah Jokowi karena tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan. “Padahal banyak pelajaran kegagalan dari program cetak sawah baru dan perluasan lahan yang tidak terencana matang,” ujar Johan.
Wakil rakyat yang dekat dengan para petani terutama di Pulau Sumbawa juga mempertanyakan kinerja Kementan dalam hal pengembangan pangan lokal.
Padahal tahun lalu Pemerintah berjanji akan mengembangkan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal dengan prinsip satu komoditas per provinsi, dengan fokus pada pengembangan enam pangan lokal sumber karbohidrat yaitu ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan shorgum.
Namun, sampai hari ini, lanjut Johan, kita belum melihat ada upaya serius peningkatan produksi pangan lokal sesuai potensi wilayah, belum ada terobosan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pangan lokal.
“Juga, saya belum melihat adanya program edukasi dan promosi pangan lokal yang massif hingga sampai hari ini belum ada perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
