Jakarta, beritalima.com|– Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini mengharapkan biaya standarisasi sebagai upaya peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tidak mahal.
Novita soroti rendahnya realisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baru mencapai separuh dari target 1 juta sertifikasi. Ia menyebut salah satu kendala utama adalah persepsi pelaku UMKM bahwa sertifikasi SNI membutuhkan biaya tinggi.
“Banyak pelaku UMKM kita menganggap standarisasi itu mahal, baik untuk SNI, GMP, maupun HACCP. Jika ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar,” jelasnya.
Di sisi lain. Novita apresiasi upaya Pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan energi terbarukan. Namun, ia menyoroti implementasi kebijakan di lapangan yang masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Saya melihat gagasan pemerintah, khususnya terkait standar ISO untuk energi bersih dan teknologi hemat energi, sangat baik. Namun, implementasinya di lapangan hanya tercapai setengahnya,” ujar Novita dalam keterangan persnya (4/12).
Ia mendorong pemerintah untuk mengubah persepsi tersebut melalui sosialisasi yang masif serta menghadirkan solusi terobosan agar sertifikasi lebih terjangkau bagi UMKM.
“Kami siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan ada ide konkret yang mampu menyelesaikan kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI dapat menjadi solusi,” terang Novita.
Selain itu, Novita memperingatkan potensi dampak ekonomi jika masalah ini tidak segera diatasi. Produk UMKM tanpa standar berpotensi ditolak konsumen, sehingga memengaruhi daya saing ekonomi nasional.
Jurnalis: Rendy/Abri
