Jakarta, beritalima.com |- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kritik usulan pergeseran anggaran senilai Rp30,04 miliar dari Program Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Nasional ke Program Dukungan Manajemen (Dukman).
Ia menilai usulan tersebut berpotensi mengganggu pencapaian target strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2026, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan penguatan sistem pengadaan pemerintah.
Dalam Rapat Kerja bersama Kepala LKPP di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta (23/11), Anis meminta penjelasan rinci mengenai pengurangan pos kegiatan PBJ serta risiko ditimbulkan dari pemangkasan tersebut
Menurut Anis, penggunaan dana yang dialihkan — Rp9,12 miliar untuk penguatan digitalisasi TIK (teknologi informasi dan komunikasi), Rp11,14 miliar untuk pelayanan humas — harus dipastikan benar-benar relevan dengan kebutuhan ekosistem PBJ Nasional. Ia memperingatkan agar anggaran tersebut tidak jatuh pada belanja operasional semata.
“Ini harus jelas. Jangan sampai alokasi yang dialihkan hanya habis untuk operasional perkantoran. Fokusnya harus tetap pada keamanan data pengadaan dan layanan pendukung sistem PBJ,” ujarnya.
Anis soroti potensi efisiensi hasil konsolidasi pengadaan yang diproyeksikan LKPP: Rp5,2 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp28,5 miliar untuk pemerintah daerah. Ia mempertanyakan apakah pengurangan anggaran PBJ Nasional menjadi Rp78,13 miliar masih memadai untuk mendukung kualitas pengembangan sistem serta pendampingan yang selama ini menjadi kunci keberhasilan konsolidasi.
“Kalau anggarannya dipotong, bagaimana memastikan pendampingan dan pengembangan sistem tetap optimal agar potensi efisiensi tahun 2026 tidak hilang begitu saja?” singgung Anis.
Dalam paparannya, LKPP melaporkan realisasi belanja Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) telah mencapai 44,21% hingga 3 November 2025 — capaian tertinggi dalam beberapa tahun.
Namun, Anis mengingatkan pemotongan anggaran PBJ tidak boleh mengganggu program strategis seperti penguatan kemandirian desa, pembinaan UMKM, capacity building, hingga implementasi e-katalog desa.
Tak hanya soal efisiensi PBJ, Anis juga meminta kejelasan mengenai dukungan LKPP terhadap skema pembiayaan rumah rakyat, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). Menurutnya, skema tersebut membutuhkan kompetensi teknis yang kuat dari SDM PBJ di kementerian terkait.
“Dengan anggaran PBJ yang dipangkas, bagaimana LKPP memastikan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM untuk skema yang kompleks seperti KPBU?” ungkap Anis.
Jurnalis: rendy/abri
