JAKARTA, beritalima.com – Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Nasim Khan mendorong Pemerintah Pusat hingga daerah untuk mengalokasikan anggaran ke dunia pendidikan pondok pesantren seiring kebijakan pemerintah untuk menerapkan pola hidup kenormalan baru (new normal).
Pasalnya, saat ini, pemerintah belum maksimal dalam membantu dunia pendidikan pesantren melalui program-programnya.
Padahal, saat ini kondisi sarana dan Prasarana pondok pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan Covid-19 untuk menjalankan konsep ‘New Normal’.
Tercatat lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat sekitar pesantren menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.
“Pemerintah harus mulai memikirkan dan memperhatikan untuk alokasi anggaran khusus yang bersumber dari Apbn dan Apbd untuk pondok pesantren. Kita harus membahas secara bersama antara eksekutif dan Legeslatif mulai dari Pusat Hingga Daerah,” kata Nasim Khan, Rabu (27/05/2020).
Menurut Nasim Khan, alokasi anggaran itu diperlukan untuk membantu pesantren seperti pengadaan pusat kesehatan pesantren beserta tenaga dan alat medis. sarana MCK standar yang memenuhi protokol Covid-19.
Kemudian, wastafel portabel, penyemprotan disinfektan, Rapid Test, Hand Sanitizer dan Masker serta Penambahan ruangan karantina atau isolasi mandiri dan lainnya yang sesuai dengan standar Covid-19 dimasa kenormalan baru.
“Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari (mengikuti isolasi mandiri),” tambah Nasim Khan.
Menurut Nasim Khan, tanpa ada intervensi dan sentuhan dari pemerintah pusat maupun daerah, pondok pesantren dengan segala potensinya dikhawatirkan akan menjadi problem besar bagi bangsa Indonesia.
“Kemenag dan kemendikbud juga harus membantu dunia pendidikan pesantren dengan digitalisasi,” Pungkasnya. (*)
