Jakarta, beritalima.com| – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina kritik lambannya penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Ia menyatakan, penanganan harus dilakukan secara cepat, sinkron, dan sepenuhnya berpihak pada korban.
Pernyataan itu disampaikan menyusul masih lambannya respons pemerintah pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh. “Kami dari DPR RI menyampaikan turut berduka cita kepada seluruh korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Selly disela kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh (10/12).
Politisi PDI Perjuangan itu menyayangkan kinerja pemerintah yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan, meski status darurat kebencanaan telah ditetapkan selama 14 hari. Hingga kini, kata Selly, koordinasi antar pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait masih berjalan sendiri-sendiri.
“Status darurat sudah ditetapkan, tetapi tidak terlihat adanya elaborasi dan sinergi yang nyata antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, dan lembaga. Ini sangat kami sayangkan,” singgungnya.
Selly menilai, persoalan mendasar yang belum juga dituntaskan adalah pendataan korban. Dari total 18 kabupaten/kota terdampak, diperkirakan lebih dari 800 ribu warga mengungsi dan membutuhkan penanganan serius, terukur, serta dukungan anggaran yang jelas.
“Data ini harus segera disinergikan. Batas waktu yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Aceh adalah 25 Desember. Namun sampai hari ini, kita belum tahu secara pasti berapa jumlah pengungsi dari masing-masing kabupaten/kota,” terangnya.
Selain itu, Selly mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada prosedur administratif yang berbelit dalam penyaluran bantuan sosial pascabencana. Menurutnya, kondisi darurat menuntut kebijakan yang fleksibel dan berorientasi pada kemanusiaan.
“Kami tidak ingin prosedur-prosedur birokrasi justru menyusahkan warga yang sedang tertimpa bencana,” sorotnya. Ia meminta Kementerian Agama untuk segera mengeluarkan kebijakan khusus bagi pelajar dan mahasiswa terdampak bencana, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi siswa madrasah, mahasiswa UIN, serta lima Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Aceh.
“Ada mahasiswa yang hari ini orang tuanya tidak lagi mampu membiayai pendidikan. Ini bukan hanya terjadi di Aceh, tapi juga di daerah lain di Indonesia,” jelasnya. Lalu, dibahas pentingnya perhatian terhadap kebutuhan hidup dasar pelajar dan mahasiswa terdampak.
Menurutnya, living cost harus menjadi agenda prioritas untuk segera dibahas lintas kementerian dan diputuskan bersama Komisi VIII DPR RI. “Biaya hidup mereka harus segera didiskusikan, dirapatkan, dan ditetapkan kebijakannya,” seru Selly.
Meski saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses, Selly memastikan Komisi VIII akan tetap bergerak cepat bersama pemerintah. Ia menegaskan, DPR akan mendorong percepatan penanganan bencana, sinkronisasi data korban, serta memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat terdampak.
Jurnalis: rendy/abri
