PADANG, beritaLima – Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Djufri menilai pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS belum maksimal. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pengaduan pasien BPJS yang masuk ke Komisi IV.
“Belum optimal. Entah itu masalah BPJS, atau kelalaian pihak rumah sakit rujukan,” kata Surya Djufri, Jum’at (21/10/2016).
Menurutnya, ada tiga hal yang sering diadukan masyarakat ke DPRD, yakni pelayanan, obat dan prosedur administrasi. Dari segi pelayanan, sebutnya, sejumlah rumah sakit terutama swasta masih melakukan pembatasan kamar atau jumlah pasien.
Dia mencontohkan salah satu rumah sakit swasta di Padang yang memberikan kuota pada pasien BPJS. Misalnya, pasien BPJS dijatah 10 orang. Lebih dari itu, pasien BPJS tidak lagi diakomodir. Lebih ekstrimnya lagi, kamar masih kosong tapi disebut penuh dengan tujuan dapat diisi pasien umum yang bayar langsung.
“Prosedurnya terlalu panjang. Dari puskesmas atau PPK 1 dapat rujukan, ikut antre berjam-jam. Bahkan, ada yang berangkat pukul 05.00 dari rumah ikut antrean sampai jam 12 siang. Setelah itu baru masuk poli, tunggu dokter praktek. Kalau tidak dapat jatah karena penuh akan lebih memprihatinkan lagi,” jelasnya.
Dia mengusulkan harus ada solusi memperpendek jalur birokrasi agar masyarakat tidak dipersulit. Skema itu akan dibicarakan dengan manajemen BPJS dan rumah sakit oleh Komisi IV DPRD Padang. “Sayangnya, saat dipanggil baru-baru ini, pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan tidak hadir,” katanya.
Komisi IV berencana memanggil ulang instansi terkait. “Persoalan obat, kerap rumah sakit mengaku tidak memiliki obat dan meminta keluarga pasien membeli keluar. Padahal, itu tidak dibolehkan. Ada diskriminasi pelayanan pasien BPJS. Berbeda dengan pasien umum,” ungkapnya.
(pdm/bim/rki)
