SUMENEP, beritalima.com|Pandemi Corona Virus Disease -2019 atau Covid-19 di Kabupaten Sumenep adalah persoalan bersama. Bencana global tersebut harus menjadi atensi seluruh lapisan agar terbebas dari wabah berbahaya tersebut.
Karenanya, perang melawan Covid-19 adalah tugas bersama, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah bahkan tingkat desa, RW dan RT, termasuk peran aktif masyarakat dalam mematuhi setiap anjuran pemerintah.
Salah satu upaya pemerintah di Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang telah menghantui lebih dari setengah juta jiwa di seluruh dunia itu dengan meminta masyarakat memakai masker saat bepergian, serta menjaga jarak (Phsycal Distancing) satu sama lainnya.
Langkah itu diambil sesuai dengan apa yang direkomendasikan organisasi kesehatan dunia atau WHO. Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sosialisasi terkait hal itu sudah sering dilakukan, bahkan mulai tataran pemerintah daerah, hingga relawan di setiap desa.
Kendati demikian, di saat bersamaan, masker sulit didapat di pasaran. Untuk menyiasati hal itu, salah seorang anggota DPRD Sumenep, Irwan Hayat, meminta eksekutif mengeluarkan instruksi kepada masing-masing desa untuk memproduksi masker sendiri.
Menurut anggota Komisi I DPRD Sumenep ini, saat ini belum semua desa di Sumenep yang memiliki inisiatif untuk memproduksi masker, minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Salah satu faktornya karena tidak ada anjuran atau instruksi yang sifatnya formal dari pemerintah daerah,” terang politisi muda PKB ini, Kamis (16/4/2020).
Padahal, kata Irwan, jika ada kebijakan seperti itu maka ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan. Pertama tentu masyarakat tak akan kesulitan lagi mendapatkan masker. Apalagi, misalnya, masker hasil produksi pemerintah desa itu dibagikan secara gratis kepada warganya.
Kemudian keuntungan lainnya ialah desa bisa memberikan peluang pekerjaan kepada warganya yang memiliki kemampuan di bidangnya.
“Kan, lumayan misalnya ada pelaku usaha konveksi yang macet karena terimbas pandemi ini bisa dapat garapan,” ujarnya.
Mengenai anggaran, menurutnya tidak perlu terlalu dijadikan persoalan. Sebab dia memprediksi, anggaran yang dibutuhkan tidak akan terlalu banyak, dan itu bisa dialokasikan dari Dana Desa (DD).
Apalagi, tambah Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep ini, Kemendes PDTT telah meminta pemerintah desa membuat program untuk pencegahan pandemi Covid-19. “Selama ada kemauan, pasti ada jalan,” tegasnya.
Kemudian upaya lain yang bisa dilakukan Pemkab Sumenep untuk mencegah penyebaran Covid-19 ialah memastikan setiap ada warga dari luar daerah yang masuk ke kabupaten berjuluk Kota Keris, tidak sedang terjangkit Covid-19, dengan cara dilakukan pengecekan dan karantina.
“Langkah Pemkab memperketat pemeriksaan kesehatan di tiap-tiap perbatasan sudah bagus, dan akan lebih bagus lagi jika Pemkab juga bisa memastikan bahwa, setiap warga yang baru dari luar daerah melakukan isolasi mandiri,” tandasnya.
(**)
