SURABAYA, beritalima.com- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bambang DH, menyambut baik cairnya bantuan negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada korban terorisme.
Mengingat pentingnya kompensansi tersebut untuk para ahli waris dan korban, Bambang DH mendorong pemerintah menambah anggaran LPSK.
Dikatakannya diantara 14 mitra kerja Komisi III DPR RI, LPSK memperoleh anggaran yang paling kecil. Hal ini terjadi karena para pemangku kebijakan belum mengetahui dan memahami keberadaan LPSK.
Padahal saat ini tugas LPSK bertambah banyak setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
“Tentunya tugas LPSK bertambah. Jadi idealnya memang harus ada anggaran tambahan agar bisa menjalankan tugas tersebut secara optimal,” terang Bambang DH, kepada wartawan Rabu 3 Februari 2021.
Sebelumnya, pada Selasa (2/2/2021) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtyas, bersama Kasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nurturyanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 19 korban bom terorisme terdahulu, di Hotel Santika, Surabaya.
Secara keseluruh korban yang telah teridentifikasi oleh BNPT sebanyak 1.000 korban, untuk saat ini sudah diberikan kepada 215 korban dengan total kompensasi yang diberikan Rp 3,2 Miliar. Dengan rincian 250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp 210 juta untuk korban luka berat, Rp 115 juta untuk korban sedang dan Rp 75 juta untuk luka ringan.
Kebetulan di Jatim ada 19 orang yang belum diberikan kompensasi. Mulai peristiwa JW Mariot, bom 3 gereja, bom Polrestabes dan bom Bali 1.
Bambang DH dalam kesempatan ini juga menyambut baik bantuan pemerintah daerah Jawa Timur.
“Kerjasama semua pihak memang sangat dibutuhkan. Bu Khofifah sangat luar biasa memberikan support penuh kepada para korban. Terimakasih,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah mengatakan, Pemprov akan memfasilitasi dengan gratis semua layanan kesehatan yang dibutuhkan korban. Selain layanan kesehatan, Pemprov siap untuk membantu korban jika ingin melakukan penguatan di bidang ekonomi. Pemprov akan memberikan support dan terbuka serta membangun sinergi.
Bambang DH mengajak berbagai pihak secara arif dan bijaksana menggali akar persoalannya. Masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan dan masih banyak lagi. “Ini PR kita semua sebagai bangsa yang bernegara dengan komitmen mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tutupnya. (*).
