SUMENEP, beritalima.com| Komisi IV DPRD Sumenep segera memanggil dinas pendidikan (disdik) untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Wakil rakyat akan mempertanyakan peruntukan anggaran jumbo organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Agus Dwi Saputra itu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan mengatakan, dari sekian banyak OPD, disdik mendapatkan alokasi anggaran paling besar. Dari total APBD Rp 2,5 triliun tahun ini, hampir separo terkuras untuk disdik. ”Anggaran belanja disdik itu senilai Rp 853.657.863.373. Hampir Rp 1 triliun,” unkapnya kemarin (31/7).
Hasan mempertanyakan dampak anggaran besar itu untuk dunia pendidikan di Sumenep signifikan atau tidak. Dia menilai tidak sebanding dengan kualitas. ”Karena itu, sebelum tutup tahun, kami mau RDP dengan disdik,” ujarnya.
Hasan menyampaikan, banyak persoalan pendidikan yang belum terpecahkan. Salah satunya perihal infrastruktur lembaga pendidikan, baik di daratan maupun kepulauan. Masih banyak infrastruktur lembaga pendidikan yang rusak. Termasuk, lembaga pendidikan yang minim siswa.
”Bahkan, Sumenep termasuk kabupaten dengan prestasi di bidang pendidikan terendah ketiga di Jawa Timur,” sebutnya. ”Saya akhirnya berpikir, dengan anggaran sebesar itu, terus pendidikan tetap seperti ini, pasti ada yang salah,” imbuh Hasan.
Hasan menduga data yang dijadikan acuan menata dunia pendidikan belum akurat. Semisal, terkait kondisi lembaga pendidikan, sebaran guru, dan peserta didik. ”Jangan-jangan data yang diajukan tidak valid,” ucapnya.
Dia memahami postur anggaran Rp 853 miliar juga meliputi gaji pegawai. Tidak sepenuhnya untuk perbaikan infrastruktur dan pengadaan TIK. Namun, dia menilai semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan terkesan kurang serius. ”Harus dipikirkan ulang soal semangat meningkatkan mutu pendidikan,” paparnya.
Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, anggaran disdik besar bukan berarti seluruhnya untuk perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan TIK. Tetapi, juga meliputi gaji pegawai. Apalagi, alokasi anggaran disdik itu paling besar didominasi dari pemerintah pusat.
”Semisal bersumber dari DAK. Sedangkan, DAK itu ada ketentuannya, tidak bisa langsung diratakan semua lembaga dapat dana itu,” kata dia.
Menurut dia, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sumenep tidak bisa langsung sekaligus. ”Karenanya, setiap tahun, bantuan anggaran ke beberapa lembaga bertahap,” tandasnya.
(**)
