KUPANG, beritalima.com Hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTT terhadap LKPj Gubernur NTT, Tahun Anggaran (TA) 2017, pemprov telah menunjukan kinerja maksimal. Kecuali, masih terdapat hal-hal tertentu dituangkan dalam bentuk rekomendasi guna dilakukan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan periode berikutnya.
“Kami Pansus telah melakukan elaborasi dan kompilasi terhadap LKPj Gubernur TA 2017 dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dalam pemerintahan periode berikutnya,” kata ketua Pansus, Hamdan Saleh Batjo, usai rapat paripurna istimewa DPRD NTT dengan agenda penyerahan rekomendasi LKPj Gubernur akhir masa jabatan 2013-2016, dipimpin Wakil Ketua, Gabriel Abdi Kusuma Beri Binna, di Kupang, Jumat (20/4).
Sebanyak 190 butir rekomendasi hasil elaborasi dari LKPj Gubernur TA 2017, Pansus beserta tim ahli dan kelompok pakar menyoroti satu persatu program dan item kegiatan masing-masing perangkat daerah lingkup pemprov NTT. Berbeda dengan hasil elaborasi tim Pansus terhadap LKPj-AMJ Gubernur 2013-2016 yang hanya mencatat 57 butir rekomendasi.
Seperti kata Hamdan Saleh Batjo, pembangunan bidang kesehatan mengalami progres positif. Hanya saja setelah melakukan eveluasi terhadap pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), menunjukan keberhasilan bagi kesehatan Ibu. Namun, lanjut Hamdan Saleh Batjo, kurang berdampak positif bagi kesehatan bayi, khususnya neonatus (bayi baru lahir, usia 0-28 hari).
Tercatat dalam LKPj Gubernur 2017, angka kematian bayi menurun signifikan dari 1.088 kasus di tahun 2016 menjadi 874 kasus (2017). Juga terjadi pada kasus kematian Ibu, menurun dari 182 kasus (2016) menjadi 62 kasus (2017). Kemudian pada tahun 2017 terdapat 90.651 kelahiran bayi. Rinciannya, 89.431 kelahiran bayi hidup dan bayi meninggal saat lahir, sebanyak 1.220 kasus atau 1,35 persen.
Apabila dilihat per kabupaten di NTT, bayi lahir hidup terbesar, yaitu di Sumba Barat Daya, 99,78 persen, Alor, 99,70 persen dan Malaka dengan kelahiran bayi hidup 99,61 persen. Dan kabupaten dengan prosentase bayi lahir meninggal, Rote Ndao, 2,18 persen, Sumba Timur, 2, 13 persen dan Flores Timur sebanyak 2,12 persen.
Untuk kasus gizi buruk di NTT pada tahun 2017, tertinggi di kabupaten Alor 347 kasus, TTS 340 kasus. Khusus jumlah kasus balita gizi buruk terendah, yaitu di kabupaten Nagekeo dengan 8 kasus dan Sumba Barat terdapat 23 kasus. (data LKPj Gubernur 2017). Sedangkan Angka Usia Harapan Hidup (AUHH) di NTT sedikit mengalami peningkatan. Awalnya di tahun 2015, AUHH 65,96 tahun, meningkat menjadi 66,04 tahun (2016).
Dinas Kominfo
Ketua Pansus LKPj Gubernur TA 2017, Hamdan Saleh Batjo, menilai peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) NTT menjadi penting. Mengingat, rentang kendali pelayanan publik dalam mengoptimalisasi sebaran informasi secara merata di NTT sebagai provinsi kepulauan, sangat diperlukan.
Dia mengatakan, terdapat empat program utama yang telah diimplementasikan Dinas Kominfo dalam TA 2017. Yaitu, program pengembangan data dan informasi (91,57 persen), program peningkatan komunikasi dan informasi daerah (91,86 persen), program kerjasama informasi dan media massa (90,38 persen) dan 96,35 persen adalah program pengembangan informasi pembangunan daerah.
Namun, jelas Hamdan Saleh Batjo, berdasarkan hasil elaborasi atas item program dan kegiatan Dinas Kominfo NTT bersama tim ahli dan kelompok pakar, disimpulkan beberapa rekomendasi yang perlu perbaikan ke depan. Diantaranya, perlu intensifikasi dan ekstensifikasi urusan komunikasi dan informarltika dengan perangkat aplikasi e-gov mengacu pada UU nomor: 23 tahun 2014.
Rekomendasi berikut, kata dia, Dinas Kominfo perlu mendukung pengembangan penyiaran RRI dan TVRI agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya blank spot (daerah kosong). Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diminta untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kominfo di daerah dalam rangka efektivitas penyebaran informasi secara merata.(*/Ang)
