PONOROGO, beritalima.com- Memasuki masa reses pekan ini, hanya sekitar separuh dari 49 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang menyatakan akan memanfaatkan waktu untuk berinterkasi dengan konstituennya tersebut. Sedangkan lainnya memilih tidak memanfaatkan. Takut tombok karena menjelang hari raya Idul Fitri?
“Reses dilaksanakan mulai hari ini (Selasa, 20/6). Kegiatannya selama sepekan. Tapi tidak harus ambil dalam reses ini,” terang ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufti, kepada wartawan, Selasa 20 Juni 2017.
Menurutnya lagi, tidak ada kewajiban bagi anggota DPRD untuk mengambil reses. Apalagi ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dengan tidak mengambil reses maka tidak ada yang dirugikan. Karena uang negara untuk membiayai reses akan kembali ke kas negara.
“Kalau tidak diambil tidak ada konskuensinya. Justru negara yang diuntungkan, karena uang tidak diambil (untuk membiayai kegiatan reses),” imbuh anggota DPRD dari Partai Golkar ini.
Sementara itu data di sekrertariat DPRD Ponorogo menyebutkan, dari 49 anggota DPRD yang ada, 20 orang yang pasti tidak mengambil reses. Dari enam fraksi yang ada, tercatat Fraksi Golkar yang berjumlah 10 orang dipastikan tidak mengambil reses. Sedangkan fraksi-fraksi lain bervariasi. Ada yang ikut dan ada yang tidak. Demikian juga dengan daerah pemilihan (Dapil) yang akan didatangi anggota DPRD di masa reses juga bervariasi.
“Kalau hari ini reses ada di beberapa Dapil seperti dapil 1 ada pak Slamet Hariyanto (FKB) dan Pak Agung Priyanto (FPDIP) yang ada kegiatan. Lainnya di dapil 2, 3, 4, 5 juga ada, tapi memang tidak seluruhnya ikut,” terang Kabag Persidangan DPRD Ponorogo Agung Budiarto.
Dikatakannya, selain banyak anggota dewan yang tidak ambuil reses tahun ini, biaya reses pun mengalami ‘pemangkasan’. Yang semula Rp.20 juta untuk satu kegiatan reses untuk setiap anggota DPRD, kini hanya sebesar Rp.16 juta saja.
“Anggota DPRD tidak dapat sama sekali dari reses itu, semuanya murni untuk kegiatan. Bahkan bantuan uang transport untuk audiens tahun ini juga tidak ada. Kalau dulu setiap orang mendapat Rp’50 ribu,” imbuh Agung.
Namun Agung enggan menyebut pemangkasan ini sebagai biang dari banyaknya anggota DPRD yang tidak mengambil jatah resesnya. (Rohman/Dibyo).
Foto: Istimewa/Ilustrasi
