JAKARTA, Beritalima.com– Hiruk pikuk menjelang pergantian Kabinet Kerja periode kedua pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mulai dirasakan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ketua Umum Forum Anti Korupsi&Advokasi Pertanahan (FAKTA), Anhar Nasution SE MM mengaku, juga ikut merasakan dan melihat hal itu. Malah Anhar mencium aroma tidak sedap di Kementrian yang masa 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu masih berbentuk badan yang langsung bertanggungjawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Kamis (18/7), Anhar mengatakan, beredar kabar ‘busuk’ dalam pengisian jabatan pada jajaran staf ahli Kementerian ATR/BPN belakangan ini.
Kabar busuk tersebut berupa masuknya sejumlah pejabat yang selama ini dinggap tidak mempunyai prestasi kerja karena kedekatan dengan penguasa di Kementerian ATR/BPN, malah mendapat prioritas menjadi orang dekat dan bertugas disamping Menteri ATR/BPN.
Untuk Jabatan Dirjen Hubungan Hukum Keagrarian yang seharusnya dijabat ASN karier dari Kementerian ATR/BPN, malah disebut-sebut bakal diisi pejabat berlatar belakang sarjana teknik. Bahkan kabarnya tiga sarjana teknik telah lolos seleksi untuk menempati jabatan itu. “Sepertinya sudah tidak ada ahli di internal ATR/BPN untuk menempati posisi penting itu.” kata Anhar.
Padahal, lanjut Pimpinan Panja Pertanahan DPR RI 2004-2009 itu, ATR/BPN memiliki banyak pakar hukum pertanahan yang sudah lama mengabdi di lembaga ini. “Kami menerima informasi pekerjaan pengukuran tanah buat investor di daerah, semuanya dilakukan pusat. Begitu pula pemberian Hak atas tanah buat Investor,” kata anggota DPR RI 2004-2009 ini.
Menurut Anhar, unsur KKN dan aroma penguasaan kekuasaan oleh pusat diduga kuat bermuatan ekonomi dalam jumlah besar. “Efektifitas tugas dan perampingan fungsi yang menjadi prioritas untuk lima tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi sepertinya diabaikan, bahkan cendrung dikangkangi pembantu presiden.”
Sejak awal, FAKTA sudah menyuarakan, seyogyanya Kementrian ATR/BPN yang menjalankan tugas lebih banyak bersifat teknis dan keahlian harusnya dipimpin ahli dan berpengalaman dibidang pertanahan. Sejak berdiri, tidak pernah pimpinan BPN dijabat orang non karier.
“Kinilah saatnnya Presiden Jokowi menunjukkan keseriusan membenahi lembaga yang sangat menentukan Hak Dasar Rakyat yakni Tanah. Ironinya, belakangan posisi Sekjen dijabat orang non ASN. Bahkan selama berkarier di BUMN yang bersangkutan diberhentikan sebelum masa dinasnya berakhir,” demikian Anhar Nasution. (akhir)
