Oleh :
Rudi S Kamri
Pagi ini di sebuah media TV nasional saya melihat running text yang mengutip ucapan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta : “Anies memastikan tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa yang ikut demo”. Suatu pernyataan yang luar binasa dari seorang Gubernur seiman. Artinya meskipun Jakarta dibuat porak poranda oleh para perusuh berbaju siswa, Sang Gubernur ikhlas tidak menyesali. Kalau perlu rusaklah lagi, nanti akan kami bangun kembali, asal suaramu tetap milikku. Begitu kira-kira adagium sesat Anies.
Gubernur ini memang beda. Dia menabrak semua aturan yang jelas-jelas menunjukkan dia merupakan bawahan Presiden. Anies melakukan semua penyimpangan semua norma dan etika kenegaraan itu dengan memanfaatkan celah memble-nya fungsi Menteri Dalam Negeri yang ditugaskan Presiden untuk mengawasi kinerja para Gubernur. Anies yakin diri karena selama ini dia berbuat apapun tidak pernah kena teguran atau sanksi dari Mendagri. Paling banter dia hanya disindir oleh Mendagri melalui media massa. Apa yang dilakukan Mendagri persis seperti yang dilakukan emak-emak rempong yang lagi menyindir dandanan teman arisannya.
Dalam demonstrasi brutal yang tidak ada tuntutan apapun yang dilakukan oleh para preman yang berbaju pelajar tersebut sama sekali tidak ada himbauan pencegahan dari Anies selaku gubernur DKI Jakarta. Apa yang dilakukan Anies sangat berbeda dengan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah atau Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur atau kepala daerah lainnya. Para Gubernur tahu adab dan aturan tersebut langsung turun mencegah para siswa untuk demonstrasi karena mereka tahu bahwa brutalitas massa pelajar tersebut hanya dimanfaatkan oleh para Bandar.
Anies sama sekali tidak melakukan hal terpuji tersebut. Pada saat kerusuhan yang membakar Jakarta, dia mungkin sedang duduk manis di ruang dingin singgasananya di Balai Kota. Dia justru datang tepat momentum ke Rumah Sakit yang merawat para perusuh tersebut. Berlagak sedih dan memberikan empati palsunya dan berusaha keras menyentuh hati para preman perusuh itu. Sangat drama sekali.
Benarkah Anies begitu perhatian dengan para perusuh yang terluka tersebut ? Saya menduga keras perhatian Anies pada mereka adalah salah satu upaya dia BETERNAK SUARA elektabilitas untuk tahun 2022 (Pilgub DKI Jakarta) dan sasaran akhir 2024 (Pilpres). Sama seperti saat dia mengizinkan para PKL bebas berdagang di trotoar ibukota. Mungkin Anies adalah satu-satunya calon pemimpin yang mempunyai masa kerja Tim Sukses terpanjang dalam sejarah. Mungkin juga paling murah karena anggarannya bisa dikamuflasekan melalui mata anggaran apapun suka-suka dia. Hebat bukan ? Cerdas bin curang.
Tapi itulah realita yang terjadi. Mengapa Anies bisa bebas berbuat apa saja seperti itu ? Kunci kelemahannya adalah pada sistem yaitu UU Kepala Daerah yang kebablasan. Dari dulu saya konsisten tidak setuju kalau Gubernur itu dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu. Karena itu jelas bertabrakan dengan UU lain yang menyatakan bahwa Gubernur adalah kepanjangan pemerintah pusat di daerah. Bagaimana mungkin seorang Gubernur bisa loyal dan tunduk pada Presiden kalau partai politik pendukungnya berbeda ? Contoh nyata yang terjadi di DKI Jakarta saat ini.
Saya berpandangan sebaiknya Gubernur itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden harus punya kendali penuh kepada para gubernur untuk memastikan program presiden dapat dilaksanakan di daerah tanpa penyimpangan atau bahkan digergaji oleh para kepala daerah murtad tersebut. Pandangan ini mungkin akan ditolak oleh para politikus partai. Karena mereka hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa peduli dampak negatif yang diakibatkan.
Entah darimana kita harus memulai menghentikan ketamakan ini saat semua perangkat sistem tidak berpihak kepada kepentingan rakyat ?
Kita akan berikan hukuman pada saatnya nanti. Saat kehendak Tuhan dikuasakan kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Saat itu masa penghakiman kepada Sang Peternak itu dimulai. Kita lihat saja….
Salam SATU Indonesia,
03102019
