SURABAYA, Beritalima.com|
Setelah adanya kebijakan dari Pemerintah pusat yang resmi mencabut harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan. Dan harga minyak goreng kemasan dikembalikan ke harga pasar, maka dampaknya minyak goreng kemasan harganya naik drastis hingga Rp 25 ribu per liter.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD provinsi Jatim Anik Maslachah SPd MSi menyayangkan banyaknya minyak goreng kemasan bermunculan saat HET dihapus. Menurutnya, hal ini terjadi karena kegagalan pemerintah pusat dalam mengendalikan perekonomian.
“Dengan dicabutnya Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang HET minyak goreng sawit untuk kemasan, menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani ekonomi di tengah melanjutkan dan mempercepat kebangkitan ekonomi yang menjadi visi pembangunan 2022,” terang sekretaris DPW PKB Jatim ini.
Mantan ketua fraksi PKB ini menuturkan bahwa usaha pemerintah selama ini untuk melakukan sidak, mensweeping pabrik minyak goreng sampai tingkat distributor telah gagal.
“Hal ini terbukti, ketika dipatok HET Rp 14 ribu, minyak goreng kemasan terjadi kelangkaan, berarti upaya pemerintah untuk melakukan sidak, swapping dan memberi sanksi terhadap distributor, maupun usaha produksi yang melakukan penimbunan gagal. Karuan saja ketika HET minyak kemasan dicabut, minyak goreng banjir dipasaran,” keluhnya.
“Hal itu menandakan pemerintah kurang berpihak pada wong cilik, pemerintah masih berpihak pada pengusaha,” tandasnya
Karena itu Anik berharap pemerintah mengawal tuntas proses distribusi minyak goreng curah dengan HET Rp 14 ribu per liter, agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pasar.
Anik juga menyebutkan bahwa pihaknya mendorong dan meminta pemerintah membuat kebijakan agar pengusaha tetap memproduksi minyak curah yang masih tetap HET nya Rp 14 ribu per liter.
“Pemerintah tetap harus intervensi dengan menerbitkan HET agar terjadi kestabilan ekonomi. Pemerintah juga harus melakukan operasi pasar murah, agar harga tidak terlalu dimainkan pasar,” sambung mantan ketua komisi B ini.
“Satgas pangan juga harus memperketat dalam pemantauan pasar, lebih-lebih ini menjelang bulan Ramadhan yang tiap tahunnya terjadi lonjakan-lonjakan harga sembako, jangan sampai masyarakat semakin tercekik akibat kelemahan pemerintah,” pungkasnya.(Yul)
