SIDOARJO, Beritalima.com |
Wacana Kebijakan Pemerintah yang akan memberikan pajak untuk Sembako, menuai banyak kecaman. Baik legislatif maupun masyarakat awam dengan tegas menolak adanya wacana tersebut. Bahkan mereka menuding pemerintah tidak melaksanakan pengamalan Pancasila, terutama sila ke lima. Senin(14/6/2021)
Hal tersebut diungkapkan oleh wakil ketua DPRD provinsi Jatim Anik Maslacah SPd MSi. Politisi PKB ini menolak keras kebijakan yang tidak populis dan tidak berdasar.
“Harusnya pemerintah mengambil langkah yang solutif. Fakta yang ada akibat pandemi Covid-19 adalah bagaimana membangkitkan sektor ekonomi yang bisa eksis, yang dapat menjaga kestabilan bangsa adalah sektor riil yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM, yang semuanya adalah bagian dari 9 bahan pokok,” tandas mantan ketua komisi B ini.
“Hari ini ekonomi Indonesia masih pada posisi kontraksi, lha kalau sektor tersebut dikenakan pajak sama halnya dengan menggali pertumbuhan ekonomi yang lebih terkontraksi lagi, bisa-bisa lumpuh ekonomi kita,” cetus sekretaris DPW PKB Jatim ini.
Anik menambahkan, lain dari itu mayoritas yang bermata pencaharian sektor riil adalah masyarakat kecil, kalau sembako dan UMKM dikenakan pajak sama halnya membunuh masyarakatnya sendiri.
“Begitupun pendidikan, sudah jelas diantara pelayanan sosial dasar yang wajib hukumnya bagi pemerintah adalah memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. HDI (Human Developmant Indeks) kita di tahun 2020 aja nomer 107 dari 148, nomor 5 di Asia, masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunai dan Thailand yang salah satu indikatornya adalah pendidikan, ini malah pendidikan akan dibebani pajak,” tukas Anik.
“Karenanya bu Menkeu harus mereview kebijakan tersebut. Jangan hanya berfikir berdalih mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk menaikkan pendapatan, tanpa melihat efek yang lebih parah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum,” tegasnya.
Anik menyebutkan, bahwa apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke lima.
“Saya anggap pemerintah sudah menjauh dari pengamalan Pancasila, terutama sila ke lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang mana? Rakyat semakin tertindas. Karena itu saya tegaskan bahwa saya menolak diberlakukan nya pajak sembako,” pungkasnya.(Yul)
