SIDOARJO, Beritalima.com-
Dari tahun ke tahun, dengan kian sengitnya persaingan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar bisa menjadi wakil mereka di kursi DPRD maupun DPR RI, minat perempuan dalam pertarungan tersebut kian menurun drastis.
Ketua komisi B DPRD provinsi Jatim Anik Maslachah SPd MSi prihatin karena partisipasi perempuan di kursi parlemen masih sangat rendah. Saat ini kursi DPRD provinsi Jatim yang diduduki perempuan masih berada pada angka 18 persen dari 120 anggota.
“Minimnya keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Jatim ada beberapa faktor,” jelas Sekretaris DPW PKB Jatim ini.
Hal pertama yang dilihatnya yakni kurangnya kesadaran partai politik terhadap pentingnya memberikan posisi strategis bagi perempuan.
Menurutnya saat ini masih belum banyak partai politik yang menonjolkan peran perempuan sebagai salah satu elemen kepartaian.
“Tidak banyak partai yang memberikan posisi strategis untuk para perempuan, sehingga ini akan berpengaruh kepada pemberian peluang untuk bisa berperan serta dalam hal pengambilan kebijakan strategis,” terang Anik.
Perempuan pertama di pimpinan DPRD provinsi Jatim ini mengatakan, keterwakilan perempuan harus diiringi dengan sebuah pengawalan dan perjuangan yang berporos pada gender. Dan hal tersebut bisa berkelanjutan dalam proses politik.
“Kurangnya kepercayaan dalam diri perempuan untuk bisa maju dan berpartisipasi dalam dunia politik karena masih dipengaruhi oleh norma, budaya dan masih melekatnya sistem budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat,” sambungnya.
Selanjutnya demi menarik minat keterlibatan perempuan dalam politik, partai hendaknya memberikan apresiasi lebih. Salah satunya dengan memberikan nomor urut cantik pada saat pencalonan. Hal tersebut akan berefek besar kepada tingginya elektabilitas sosok calon.
“Walaupun sistem Pemilu itu mensyaratkan suara terbanyak bukan urutan. Namun masyarakat masih men-justice bahwa caleg yang urutannya bagus menunjukkan keberadaannya penting di partai,” ujarnya.
Tidak hanya itu, mantan kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jatim ini menilai pola rekrutmen kepartaian yang masih timpang. Kebanyakan kader perempuan yang berpartisipasi di partai, tidak melalui kaderisasi yang terstruktur.
“Bahkan terkesan datang saat penggelaran pemilihan saja, yang mengakibatkan pencalegannya cenderung tidak maksimal,” tegasnya.
Lebih dari itu, peran serta partai dalam menarik kader perempuan harus lebih digenjot lagi. Tidak hanya mementingkan pengisian kuota 30 persen caleg perempuan agar dapat berkontestasi dalam pemilihan.
“Ada juga partai karena tidak mempunyai kader perempuan, jadi asal comot. Hal itu karena ingin memenuhi undang-undang pemilu yang mensyaratkan wajib 30 persen ada caleg perempuan,” tandasnya.(Yul)
