JAKARTA, Beritalima.com– Pada dasarnya, sistem ekonomi syariah terintegrasi satu dengan yang lain. Lembaga Keuangan Syariah harus terintegrasi dengan sektor riil dalam membentuk eksistim ekonomi syariah.
Karena itu, ungkap politisi senior sekaligus ekonom Dr Hj Anis Byarwati kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/2), Lembaga Keuangan Syariah perlu berbenah untuk mewujudkan lembaga yang terintegrasi, antara industri perbankan syariah dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta Lembaga sosial keagamaan (zakat dan wakaf).
“Saya mendorong agar Bank Indonesia (BI) bisa berperan menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan gagasan sistim ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) 2020-2025 tersebut.
Bahkan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Dewan Gubernur BI, Selasa (9/2), Anis menyampaikan apresiasi kepada BI atas peran dan kontribusinya dalam mengembangkan ekonomi Syariah. Namun, Anis dalam Raker itu menyampaikan beberapa catatan.
Anis membahas komitmen BI dalam pengembangan ekonomi digital. Salah satu titik lemah Perbankan Syariah Nasional adalah pengembangan sistem Informasi Teknologi (IT) yang lamban sehingga tertinggal jauh dengan Bank Konvensional.
Hal ini, kata Anis, bisa dimaklumi, mengingat pengembangan sistem IT di lembaga keuangan memerlukan investasi dana yang besar. Bahkan BRI berani mengeluarkan investasi besar untuk memiliki satelit sendiri, agar mampu mengembangkan sistem IT yang lebih unggul.
Tentunya kita berharap, jelas pemegang gelar doktor ekonomi syariah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, bank-bank syariah juga fokus mengembangkan sistem IT yang mampu meningkatkan daya saing, terutama dalam mengantisipasi perkembangan industri financial technology (fintech).
“Dengan sistem IT yang memadai, diharapkan Bank Syariah bisa tumbuh dan berkembang bersama dalam meningkatkan layanan dan memperluas segmentasi pasar. Saya minta BI ikut mendorong hal ini,” ungkap Anis.
Dalam kaitannya dengan UMKM, Anis mengatakan, salah satu paling bermasalah adalah ketersediaan dan akurasi data. Pada titik ini, Anis berharap, BI dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita jangan terlalu jauh berbicara UMKM go digital kalau data UMKM saja tidak punya,” kata dia.
Adapun dalam kaitannya dengan ekonomi digital, politisi senior PKS ini memandang bahwa regulator seringkali berada di belakang industri digital. Sehingga regulasi yang dikeluarkan out of date.
“Saya sarankan BI mengambil peran dalam pelaksanaan regulasi ini. Karena banyak masalah lain pada ekonomi digital seperti konglomerasi dan kerahasiaan data,” demikian Dr Hj Anis Buarwati. (akhir)
