JAKARTA, Beritalima.com– Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Kondisi itu memudarkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah ditengah kondisi pandemi saat ini.
Beberapa tahun lalu, publik sempat dihebohkan dengan kasus korupsi yang mencoreng citra otoritas pajak. Tidak seperti fenomena Gayus Tambunan, saat ini malah diduga melibatkan oknum petinggi Direktorat Jenderal Pajak.
Ketua bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Pimpinan Pust (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Hj Anis Byarwati menyatakan, ini ironi karena ditengah kesulitan pandemi kembali terjadi kasus dugaan suap puluhan miliar rupiah yang menyengsarakan rakyat. Uang yang harusnya masuk ke kas negara demi kesejahteraan rakyat malah dikorup.
Dalam keterangan tertulis yang diterima awak media di Jakarta akhir pekan lalu, anggota Komisi XI DPR membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan ini menambahkan, legitimasi Pemerintah memungut pajak akan semakin melemah jika peran untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan.
“Sulit untuk membangun kesadaran pajak yang baik, ketika pengelola negara sendiri tidak menunjukkan moralitas, reputasi, dan kinerja yang baik untuk melakukan tanggung jawab dasarnya dalam pengelolaan negara dan melayani public,” ujar Anis.
Menurut dia, perlu evaluasi besar besaran dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah. “Data shoftfall pajak setiap tahun yang tidak kunjung membaik bisa jadi indikator adanya permasalahan segera harus dibenahi, pengawasan internal dari Kementrian Keuangan perlu diperkuat” kata dia.
Menurut Anis masalah shortfall penerimaan perpajakan ini tidak hanya terjadi tahun 2020 efek pandemi Covid-19. “Bahkan bisa kita lihat shortfall pajak di tahun 2018 mencapai Rp108,1 triliun dan di tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
