JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para pembantunya yang ada dalam pemerintahan termasuk anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM) segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau semacamnya kepada masyarakat.
Selain penyaluran BLT, Pemerintah juga harus menyediakan kebutuhan pokok selain dekat dengan masyarakat juga mencukupi dan harganya terjanngkau. Jika pemerintah tidak memberikan segera mengucurkan BLT dan bantuan pangan non tunai lainnya kepada masyarakat, himbauan social distancing atau lockdown tidak akan berdampak signifikan.
“Rakyat akan tetap keluar rumah mencari makan diri dan keluarganya guna dapat bertahan hidup. Rakyat bakal mengenyampingkan himbauan itu agar tetap dapat bertahan hidup,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati di Jakarta, Minggu (29/3) petang.
Desakan wakil rakyat dai Dapil I Provinsi DKI Jakarta agar Pemerintah segera menyalurkan BLT dan semacamnya kepada masyarakat terkait dengan merangkak naik dan mulai sulitnya masyarakat untuk mendaptkan sejumlah kebutuhan pokok belakangan akibat himbauan social distancing atau lockdown Pemerintah untuk mengurangi atau menekan penyebaran virus Corona yang nyaris sudah menyebar ke seluruh Provinsi di tanah air dan ratusan meninggal.
“Saya ingatkan Jokowi beserta jajaran pembantunya, menurunkan BLT atau semacamnya jangan menunggu sampai wabah menyebar ke seluruh provinsi.
Segera turunkan BLT, bantuan non pangan kepada masyarakat agar mereka merasa terjamin hidupnya, dan mematuhi seruan pemerintah untuk diam di rumah. Bila itu tidak segera dilakukan, masyarakat bakal keluar rumah untuk mencari makan. Makan untuk mempetahankan hidup lebih penting bagi mereka dari pada himbauan siapapun termasuk Jokowi,” kata Anis.
Lebih jauh dikatakan pemegang gelar S3 Ekonomi Syariah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, pemerintah wajib membantu masyarakat dan perusahaan yang terdampak pendemi Covid-19. “Berikan masyarakat BLT bantuan pangan nontunai, misalnya beras, kebutuhan lain seperti sabun hingga masker untuk kebutuhan darurat.Mereka harus diberi bantuan sesegera mungkin, khususnya yang berpenghasilan harian dan terkena PHK,” kata ibu delapan anak ini.
Namun, Anis mengingatkan pemerintah, apa yang diberikan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusuhan karena perut lapar. Dan, kerusuhan ketika pembagian sembako di Monas beberapa tahun lalu harus dijadikan Jokowi sebagai pelajaran. “Dalam kondisi sekarang, semua memang butuh dana. Dan, Menkeu sudah menyampaikan dana itu ada dan sudah disiapkan. Tunggu apa lagi?
Jangan terbalik-balik. Pemerintah harusnya membantu masyarakat, bukannya membuka donasi meminta masyarakat menyumbang. Pemerintah harus peka terhadap kesulitan rakyat karena salah satu tugas pemerintah itu adalah melindungi dan mensejahterakan masyarakat,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
