JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keungan, Perbankan dan Pembangunan, Dr Anis Byarwati mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan utang yang pasti menjadi beban baik jangka maupun panjang.
Itu disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut seiring dengan laporan Bank Indonesia (BI) yang mengatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang terus meroket. Sampai akhir Juli tahun ini ULN Indonesia 4157 miliar dolas AS atau setara Rp 5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7 persen (yoy).
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan, dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami Indonesia, jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengatakan, strategi yang perlu segera diambil Pemerintahan Jokowi. Pertama, koordinasi Pemerintah dengan BI diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat.
Kedua, penting memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN. Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada.
Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek Ibu Kota Negara (IKN). “Tunda, bila perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tegas Anis.
Politisi senior yang juga ekonom ini mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijak dan benar. “Jangan ugal-ugalan,” kata Anis.
ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang.
Anis tidak memungkiri tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, memang banyak memunculkan kekhawatiran.
Akan menjadi beban berat di masa mendatang. “Artinya Pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
