JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati mengingatkan Gubernur Bank Indonesia (BI) soal komitmen dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong bank sentral itu untuk menyiapkan data yang akurat.
Hal itu disampaikan Anis dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan jajaran Gubernur BI di ruang rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini. Rapat membahas persoalan terkait dampak Covid-19 yang dirasakan masyarakat, pelaksanaan vaksinasi, evaluasi program PEN 2020, kemiskinan dan belum pulihnya daya beli masyarakat.
Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengingatkan agar BI memiliki komitmen yang tegas dalam PEN. Fakta yang merupakan dampak pandemic mencerminkan beratnya kondisi ekonomi Indonesia.
Karena itu, Wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu minta BI meninjau ulang pelaksanaan burden sharing yang dilakukan BI 2020 dan bagaimana dampaknya terhadap neraca BI. “Seberapa kuat neraca BI mampu menampung Surat Berharga Negara (SBN) underlying asset? Apalagi BI masih menanggung underlying asset dari krisis ekonomi 1997-1998,”ujar Anis.
Anis juga meminta BI untuk memperbaiki sistem yang diterapkan terkait dengan dampak kebijakan moneter yang diambil BI terutama untuk relaksasi liquiditas bank umum. Menurut pengamatan Anis, fakta yang terjadi saat ini, liquiditas bank umum relatif longgar tetapi tak mendorong mereka menaikkan suku bunga kredit.
Pilihannya menempatkan kembali dana mereka ke BI atau membeli SBN. “Kalau bank umum menempatkan kembali dananya ke BI hal itu artinya kebijakan BI tak efektif mendorong fungsi intermediasi perbankan. Situasi ini harus diperbaiki,” kata Anis.
Hal lain yang menjadi catatan Anis, mengenai kekuatan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam upaya menekan suku bunga kredit. Anis menyayangkan peranan regulator yang tidak terlihat.
Menurut dia, peranan regulator yang terlihat hanya memberikan himbauan moral atau moral suasion dimana perlunya melakukan suku bunga lebih rendah untuk menyambut pemulihan ekonomi. “Semestinya regulator menjalankan peran yang lebih strategis sehingga mekanisme pergerakan suku bunga kredit tidak selalu mengikuti pasar,” tegas dia.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mendorong BI agar lebih banyak berkontribusi dalam penyediaan data UMKM yang lebih akurat. “Ketersediaan dan akurasi data UMKM menjadi persoalan krusial hari ini,” papar Anis.
Anis yang juga ekonom asal Universitas Airlangga ini mengkhawatirkan ketertinggalan UMKM dalam go digital mengingat tidak tersedianya data yang akurat tentang UMKM.
“Kalau kita sudah masuk dalam go digital, UMKM juga masuk go digital. Tetapi bagaimana UMKM masuk go digital sementara data yang akurat saja belum punya,” tutur dia.
Mengutip data dari Kementerian Koperasi, Anis menyampaikan, UMKM yang bisa masuk go digital baru sebanyak 10 juta dari 64,2 juta unit yang ada di Indonesia. (akhir)
