JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Hj Anis Byarwati, menyoroti in equality atau ketimpangan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur, pekan ini.
Kunker ini dalam rangka Sosialisasi UU Ciptaker dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank Indonesia (BI). Tampak hadir Deputi Gubernur Senior BI, Anggota Dewan Komisioner OJK, Wakil Gubernur Jawa Timur, BPS, Bulog, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
Menanggapi paparan BI, OJK, BPS dan Himbara, Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan ketimpangan akibat pandemi Covid-19. Anis menyoroti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020, dimana angka pengangguran sangat tinggi. Tingginya pengangguran di dominasi masyarakat miskin jumlahnya 54 persen, sedangkan menengah 39 persen, dan masyarakat kaya tujuh persen. Data ini jelas menegaskan, pengangguran di Indonesia separuhnya adalah masyarakat miskin.
Menurut Anis, hal ini menuntut program yang dicanangkan Pemerintah seharusnya menyasar masyarakat miskin. “Jadi, bila kita melihat program yang dipaparkan tadi, yang ingin saya tekankan, semestinya program itu dapat memperbaiki angka ketimpangan,” tutur Anis.
Anis juga menyoroti penurunan pendapatan yang lebih banyak dirasakan masyarakat kelas menengah dan miskin. Jika dikaitkan dengan Work From Home (WFM), data menunjukkan yang melakukan WFH umumnya pekerja berpendapatan tinggi 47 persen. Masyarakat miskin harus berjibaku dengan tingginya working hour atau mencari pekerjaan sampingan.
Itu sebabnya ketimpangan selalu linier dengan kerentanan menghadapi Covid-19. Semakin besar ketimpangan di suatu daerah, rentan masyarakat di daerah itu terpapar Covid-19. “Saya mengingatkan agar program yang digulirkan pemerintah harus menyasar masyarakat miskin yang paling terdampak dengan pandemi,” ucap Anis.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengangkat data sakernas terkait dengan pengguna e-commerce di Indonesia yang menyebutkan 63,39 pengguna pengguna e-commmerce masyarakat kaya, 34,62 persen, masyarakat menengah hanya 18,92 persen.
Wakil rakyat dariu Dapil Jakarta Timur ini tidak memungkiri teknologi e-commerce memang membantu pemulihan ekonomi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat miskin sangat kecil dibanding dengan kalangan menengah dan atas.
Untuk itu, perlu ada terobosan baru untuk mengangkat masyarakat miskin yang paling terdampak dan harus berjibaku disaat orang-orang berada melakukan WFH. “Pemerintah harus mencari terobosan dan memikirkan program apa yang bisa menyasar kelompok miskin agar bisa mengangkat kondisi ekonomi mereka dan benar-benar enjadi solusi untuk mereka,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
