JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior sekaligus ekonom Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati menginginkan adanya grand design besar Badan Layanan Umum (BLU) dan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Soalnya, kata Anis, baik BLU maupun BPDLH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi yang membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan secara virtual pekan ini, roadmap yang disampaikan BPDLH baru sebatas adanya dana serta penyalurannya saja.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menginginkan adanya grand design besar, “Sebab kewenangan BPDLH sangat besar untuk mengelola dana terkait dengan Lingkungan Hidup (LH). Kita tahu permasalahan LH di Indonesia banyak, diperlukan grand design secara makro dengan dana yang ada untuk mengatasi masalah LH di Indonesia.”
Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta penjelasan tentang proyeksi dan skema BPDLH atas potensi dana kelolaan yang dipaparkan. Adanya dana dari Green Climate Fund melalui mekanisme performance-based payment 103 juta dolar AS, dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Norwegia dengan jumlah 560 juta dolar AS.
Dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 110 juta dolar AS, BioCarbon Fund (BCF) 60 juta dolar AS untuk peningkatan kualitas LH di Jambi hingga 2025, Bank Dunia dengan anggaran 2 juta dolar AS dan Ford Foundation 1 juta dolar AS. Total potensi kelolaan BPDLH Rp 876 juta dolar AS atau setara dengan Rp12,5 triliun (kurs Rp14.289).
Anis menyoroti data pemerintah yang telah menyalurkan dana kepada masyarakat sekitar hutan Rp1,43 triliun untuk 27.509 debitur, dimana layanan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) itu telah menjangkau 27 Provinsi dan 195 Kabupaten di Indonesia.
Untuk masyarakat sekitar hutan dan pelaku usaha industri sektor kehutanan di Jawa Tengah telah mendapatkan alokasi Rp 418 milyar untuk 6.905 debitur.
Mengingat sumber pendanaan BPDLH dari APBN yang terbatas, apa lagi di tengah pandemi Covid-19, tentu menjadi ujian berat bagi BPDLH yang baru beroperasi, terlebih BPDLH harus berupaya menjaga kepercayaan terutama berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Anis ingin tahu lebih jauh tentang proses monitoring serta kondisi para penerimanya sekarang, termasuk beberapa pos penting yang menjadi sasaran utama BPDLH terkait dengan dampak pandemi Covid-19, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis lingkungan.
Anis berharap ada target khusus untuk UMKM berbasis lingkungan. “Karena pastinya di masa pandemi seperti ini, UMKM adalah salah satu pihak yang terdampak,” ujar Anis.
Anis juga mencermati tentang penanganan kerusakan lingkungan dan meminta kejelasan tentang skema yang diberikan BPDLH menyalurkan pendanaan pada kelompok masyarakat yang menjaga kelestarian lingkungan serta upaya BPDLH memberikan penghargaan bagi daerah yang tetap menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan, terutama untuk daerah yang kreatif memanfaatkan keberadaan hutan dengan baik.
Anis ingin tahu mitigasi risiko yang dilakukan BPDLH menghadapi ancaman krisis iklim yang saat ini sedang melanda dunia. “Mengingat salah satu fungsi adanya BPDLH adalah sebagai bentuk kerja nyata pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
