JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior sekaligus ekonom, Dr Hj Anis Byarwati mempertanyakan sistem mekanisme reward dan punishment di Kementerian dan Lembagadalam rangka mengoptimilkan sumber daya anggaran yang ada.
Pertanyaan itu disampaikan Anis dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indarwati di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan pekan ini. Raker dengan Sri Mulyani itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL).
Pada kesempatan tersebut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta agar anggaran untuk Badan Pengelola Dana Perkumpulan Kelapa Sawit (BPD PKS) yang mendapat alokasi dukungan manajemen terbesar Rp 5,8 trilyun agar diperjelas rencana penggunaannya, terutama karena belum jelasnya program Moratorium Sawit Pemerintah.
Soalnya, wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu mencermati anggaran Rp328 miliar buat infrastruktur core tax system. Sejauh mana otomatisasi sistem perpajakan dapat dilakukan. Terlebih, dengan adanya Revisi RUU KUP, platform digital akan ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPh dari merchant yang berjualan di platform.
Ketua DPP PKS bidang Ekonomi&Keuangan ini juga menanyakan sejauh mana otomatisasi sIstem perpajakan ini dapat mendukung system TIK Perpajakan. “Bila sistem TIK perpajakan tidak cukup baik, itu justru akan memberatkan UMKM yang berdagang melalui platform, yang pada akhirnya mematikan eksositem ekonomi digital yang telah ada.”
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAK)) DPR RI juga memberi catatan terkait upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembiayaan. Untuk itu, dia meminta Menteri Keuangan menjelaskan strategi pemerintah dalam RKA Kemenkeu TA 2022 agar kesinambungan pembiayaan dan optimalisasi asset dan investasi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Menurut Anis, Kementrian dan lembaga dengan performance buruk karena memiliki tingkat penyerapan rendah terutama untuk belanja modal perlu diberi sanksi. “Hal ini perlu dilakukan agar kementrian dan lembaga saling berkompetisi untuk mencapai performa terbaik.” demikan Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
