JAKARTA, Beritalima.com– Data dari Kementerian Koperasi jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia ada sekitar 59,2 juta. Dari jumlah itu, yang sudah go digital baru sekitar delapan juta atau sekitar 14 persen.
Padahal, kata politisi senior yang juga ekonom lulusan S3 Universitas Airlangga (Unair) Surabaya 2012, Dr Hj Anis Byarwati, tuntutan saat ini ditambah pula dengan adanya wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia, termasuk Indonesia, digital net menjadi perangkat untuk UMKM bisa bertahan.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ketika tampil sebagai pembicara Dialog Akhir Pekan dengan tema Kesiapan UMKM Dalam Menghadapi Ancaman Resesi yang diselenggarakan RRI Pro3 di Jakarta beberapa hari lalu.
“Untuk bisa bertahan dan maju, UMKM harus memiliki daya saing tinggi. Karena itu, kita harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga agar UMKM tetap bisa bertahan,” ungkap lulusan terbaik Program Pascasarjana Universitas Airlangga bidang Ilmu Ekonomi Islam ini.
Walau saat ini ada UMKM yang sudah maju tetapi banyak yang tidak memiliki daya tahan sebagai dampak dari wabah pandemi Covid-19, terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil yang letaknya di kampung atau pelosok, jangankan untuk berkembang, mampu bertahan untuk hidup saja UMKM itu punya kesulitan luar biasa.
Ketika krisis akibat pandemic ini, keuntungan mereka tidak terlalu besar, apalagi sekarang ditambah dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Untuk memperoleh modal saja, mereka merasa kesulitan. “Itulah sebabnya, pemanfaatan dana-dana bantuan dari pemerintah betul-betul harus tepat sasaran,” tegas Anis.
Dikatakan, yang dibutuhkan UMKM saat ini tidak hanya modal dan pengembangan usaha tetapi kebutuhan hidup seperti bantuan sosial bahan pokok untuk bertahan hidup, juga harus diberikan. Adapun kebutuhan modal dan pengembangan usaha ditujukan agar mereka mampu memiliki dan meningkatkan daya belinya.
“Masalahnya, UMKM ini pangsa pasarnya adalah masyarakat menengah dan bawah yang sekarang menahan belanja karena kondisi pandemic. Disitulah UMKM sangat terdampak,” urai Anis.
Karena itu, Anis menekankan perlu Negara harus hadir memberikan kebutuhan UMKM karena UMKM menjadi peran utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 99 persen dan menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“PKS berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah. Karena eksekusi semua kebijakan bukan ditangan DPR tetapi ditangan Pemerintah. Jadi kami akan terus meminta pemerintah untuk melancarkan serapan dana untuk UMKM,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
