JAKARTA, Beritalima.com– DPR RI dukung uji klinis vaksin Covid -19 di Bioa Farma dan Komite Etik penelitian Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.
Hal itu mengemukaa dalam Dialetika Demokrasi dengan tema ‘Vaksin Covid: Masalah atau Solusi’ bersama nara sumber Dr Hj Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Intan Fauzi (Fraksi PAN), Emanuel Melkiades Laka Lena (Golkar) dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra di Press Room Gedung Nusantara III Kompel Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).
Vaksin Covid-19 yang sedang dalam uji klinis fase III oleh Bio Farma, harap anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi, menjadi solusi engatasi pandemi Covid-19. Rencana kerja penelitian bekerjasama dengan Komite Etik Penelitian Unpad, akan melibatkan 1.620 relawan di Kota Bandung akan menjadi subyek pengujian vaksin.
“Setiap kebijakan pemerintah yang pro rakyat, sudah pasti didukung melalui politik anggaran di DPR. Demikian juga dengan uji klinis vaksin Covid-19. Pemerintah sendiri, telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 untuk pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan Rp87,5 triliun.”
Anggaran itu pemanfaatannya harus tepat sasaran. Dimana setiap rupiah, setiap uang pajak rakyat yang disetor ke APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tapi, serapannya masih rendah.
“Realisasi per 1 Juli 2020 masih Rp127,4 triliun atau setara dengan 18,3 persen dari alokasi total dukungan fiskal penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. Hal itu lantaran tidak punya konsep yang jelas dalam mendesain program kerja.”
Diingatkan agar hati-hati di era new normal ini. Di tengah semua dibuka (dilonggarkan) untuk masyarakat, dan kecuali pendidikan yang tetap dari rumah, maka masyarakat harus tetap mematuhi protokol covid-19. “Bahwa vaksin memang solusi untuk atasi pandemi corona ini,” tutur Intan Fauzi.
Begitu juga Melky Laka Lena mendukung uji klinis vaksin tersebut, karena vaksin itu sangat ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia khususnya, dan dunia pada umunya untuk membunuh covid-19 tersebut. “Jadi, kerjasama dengan siapapun Bio Farma sebagai BUMN yang mempunyai reputasi dan berpengalaman, selama 6 bulan ke depan atau awal tahun 2021, tuturnya.
Sementara itu Hermawan Saputra meminta uji klinis vaksin tersebut dilakukan secara diam-diam atau silent. Karena kalau salah bisa menjadi bumerang. “Pemerintah dan pihak terkait harus belajar dari kasus-kasus sebelumnya agar tak membingungkan masyarakat,” tutur Hermawan.
Pada kesempatan serupa, anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati menegaskan, saat ini pemulihan kesehatan masyarakat merupakan ujung tombak dari penanganan virus corona atau Covid-19. Karena, tanpa penanganan kesehatan yang memadai, Indonesia bisa tergelincir ke jurang ketidakpastian, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Politisi PKS yang juga ekonom itu mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan perekonomin nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) telah umumkan bahwa tingkat kemiskinan naik karena pendemi yang sangat berdampak buruk ekonomi masyarakat.
BPS mengumumkan persentase penduduk miskin Maret tahun ini 9,78 persen atau naik dari posisi September lalu 9,22 persen. “Jad,i secara jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26.42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dibandingkan September 2019,” kata dia.
Karena itu, Anis mendesak pemerintahan pimpinan Jokowi melakukan banyak evaluasi termasuk dalam meletakkan prioritas anggaran penanganan Covid-19. “Saya berharap Vaksin Covid-19 segera ditemukan. Semoga anak negeri bisa temukan vaksin tersebut, agar kedaulatan vaksin di negeri sendiri,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
