JAKARTA, Beritalima.com– Wabah virus Corona (Covid-19) yang pertama kali mewabah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China awal Desember lalu dan kini sudah melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, memang membuat perekonomian dalam negeri Indonesia porak poranda. Daya beli masyarakat turun drastis dan bahkan tidak sedikit nyaris sampai ke titik terendah
Unruk meningkatkan daya beli masyarakat yang melemah itu, beberapa waktu Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan dua stimulus kebijakan fiskal. Namun, fakta di lapangan stimulus tersebut tidak banyak berarti meningkatkan daya beli masyarakat.
Hal tersebut diakui anggota Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Ju’mat (27/3) siang. “Ya, fakta yang saya lihat di lapangan, dua stimulus fiskal itu tidak mampu mendorong daya beli masyarakat. Kondisi saat ini ditambah dengan adanya pandemi Corona, memang tidak mudah buat Pemerintah mengangkat daya beli masyarakat,” kata Anis.
Padahal, lanjut pakar Ekonomi Syariah lulusan Universitas Ailangga (Unair) Surabaya tersebut, Pemerintah memang tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan ekonomi, harus mendorong daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat otomatis juga mendongkrak perkonomian Indonesia pada saat investasi menurun.
Wakil rakyat dari Dapil I DKI Jakarta tersebut mengungkapkan, apa yang disampaikan Jokowi tentang relaksasi kredit untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19 berlaku untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar, berikut penundaan cicilan yang berlangsung selama 1 tahun serta penurunan bunga, tidak mampu mendorong daya beli masyarakat.
Menurut Anis, relaksasi ini tidak menjawab persoalan yang sebenarnya. Salah satu cara efektif meningkatkan daya beli saat perekonomian sulit seperti saat ini, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendorong konsumsi. “Cara seperti ini pernah dilakukan ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa dan berhasil,” kata Anis.
Selain memberikan BLT, Jokowi sebaiknya juga menambah bantuan pangan nontunai seperti, kata Anis, jumlah beras yang dapat diperoleh rakyat ditambah. “Perlu ada penambahan bantuan untuk kebutuhan lain seperti sabun hingga masker untuk kebutuhan darurat. Intinya, relaksasi yang diinginkan Jokowi itu walau sampai melarang debt collector, tidak menjawab persoalan,” jelas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Untuk meningkankan daya beli masyarakat, selain memberikan BLT dan bantuan non pangan, kata perempuan berhijab kelahiran Surabaya, 9 Maret 1967 tersebut, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan 900 VA selama beberapa bulan dan membebaskan sementara pajak UMKM selama beberapa bulan.
“Bukan hanya sekedar relaksasi kredit. Singkatnya, mempersilahkan Pemerintah untuk melaksanakan UU No: 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. UU ini memuat ketentuan tentang kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga ketika memberlakukan kebijakan karantina,” jelas Anis.
Pemerintah tidak punya banyak pilihan, kata Anis, harus berani mengambil keputusan besar. “Masalah Covid-19 ini persoalan yang tidak ringan, memerlukan kepiawaian tim ekonomi Jokowi dengan keputusan besar. Minimal
Pemerintah melakukan karantina secara parsial untuk wilayah zona merah, karena keselamatan rakyat lebih utama,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
