SORONG, Berita lima.com – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sorong, Imanuel Mubalen mengatakan, pihak manajemen dari PT ANJ Grup harus dapat memperioritaskan penyelesaian hak-hak masyatakat adat suku Awee dan Suku Iwaro yang ada di kampung Sumano Benawa distrik Kais dan Puragi distrik Metemani karena hingga kini permasalahan hak-hak adat di kedeua kampung belum juga terselesaikan dan akan menjadi ancaman bagi perusahaan sendiri kedepan.
“Perusahaan ANJ dalam melaksanakan suatu kegiatan harus dapat menilai mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Kegiatan pelatihan jurnalistik yang dilakukan oleh PT ANJ di salah satu hotel mewah di Kota Sorong bukan program prioritas yang mutlak dilaksanakan karena masih banyak program prioritas yang harus dilakukan oleh PT ANJ Tbk di daerah Imekko yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam hal ini masyarakat adat yang hingga kini tak pernah terselesaikan,” terang Imanuel.
Contohnya, Asrama bagi anak sekolah yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin melanjutkan kuliah yang mana dana untuk membiayai kegiatan pelatihan jurnalistik dapat digunakan perusahaan untuk membangun asrama bagi anak-anak adat Imekko yang tidak memliki tempat tinggal di daerah dimana mereka kuliah guna menjawab janji perusahaan kepada masyarakat suku Awee, Iwaro dan dan Kaiso yang mana tanahnya dipakai perusahaan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, Sampai Sekarang belum dilakukan dan dibiarkan terlantar.
“Kami melihat bahwa pelatihan itu baik tapi momenya harus tepat jangan dibuat di Kota sorong tetapi harus dibuat di Kabupaten Sorong Selatan yang notabene adalah areal ANJ ada disitu, ini namanya diskriminasi terhadap orang Papua, masa orang ada perang tentang tapal batas dikampung dan butuh perhatian semua pihak untuk dapat menyelesaikan termasuk perusahaan agar tidak lari dari tanggung jawab, ko Oknum Pimpinan ANJ di Pusat tampa melihat permasalahan di wilayah Sorsel yang genting, dengan seenaknya membuat program pelatihan yang mewa-mewa di salah satu hotel berbintang di kota Sorong, inikan lucu,” ujarnya.
Untuk itu sebagai Ketua DPC GMNI Cabang Sorong dan juga sebagai anak adat asli Papua, kami akan memantau terus pergerakan ANJ Tbk, apabila hak-hak masyarakat adat di Awee dan Iwarro tidak dapat diselesaikan maka kami akan melakukan demo besar-besaran dari pusat sampai daerah, Mengingat pembelian tanah untuk perkebunan Kelapa Sawit paling terendah di dunia dan cuman ada di Imekko Kabupaten Sorsel yaitu Suku Awee dan Iwarro, oleh sebab itu pemerintah Sorong Selatan juga harus jeli melihat hal ini agar jangan menjadi bom waktu dikemudian hari, Tegas Manu Mubalen.
Sementara itu Kuasa Hukum masyarakat Suku Awee dimana kampung Sumano dan Benawa, Fernando Ginuny, SH yang juga anak adat Asli Imekko sangat menyesali kegiatan yang dibuat oleh PT ANJ Grup karena belum adanya penyelesaian beberapa hak masyarakat oleh perusahaan termasuk masalah tapal batas yang hingga kini masih menjadi sengketa ditengah masyarakat suku Awee dan Iwaro.
Menurut Fernando, dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk melakukan program prioritas di tengah masyarakat salah satunya adalah terkait tapal batas dan hal ini yang harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan perusahaan bukan melaksanakan pelatihan Jurnalistik di Kota Sorong yang bukan tempat dimana perusahaan beroperasi.
“kalau mau buat pelatihan seperti begini pantaslah dilakukan di Teminabuan bukan di Kota Sorong, karena Kota Sorong bukan daerah dimana perusahaan beroperasi dan juga kalau dilaksanakan di Teminabuan dapat melibatkan anak-anak adat disorsel untuk dilatih bagaimana mereka berpikir lebih luas lagi dan bisa tahu apa itu jurnalistik,” tegas Fernando.
Ditambahkan Fernando, permasalahan tapal batas ini masih bermasalah hingga sekarang sehingga perusahaan harus duduk bersama masyarakat adat untuk menyelesaiakan masalah ini dulu kalau tidak pihak perusahaan dalam mengambil langkah kedepan harus berhati-hati dengan masyarakat karena belum ada penyelesaian yang jelas dalam permasalahan ini.
Lanjut Fernando, permasalahan tapal batas bukan suatu persoalan yang mudah sehingga perusahaan jangan menutup mata dengan kondisi ini karena sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konflik horisontal ditengah masyarakat sendiri Cuma karena perusahaan sengaja tidak memperhatikan hak-ahak masyarakat adat yang harus menjadi prioritas.
“Kegiatan pelatihan Jurnalistik bukan jalan untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas antara suku Awee dan Iwaro. Kegiatan ini tidak penting untuk dilaksanakan, yang penting adalah bagaimana perusahaan bisa duduk dengan masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa yang sementara ini terjadi di Sumano dan Benawa,” tegas Fernando.
Dari pada kita membuat pelatihan kata Fernando lebih baik dana tersebut dipakai untuk membangun sarana air bersih di 4 kampung ini yang mana air yang pernah dibangun oleh perusahaan masih berbau pecek sehingga tidak layak dikonsumsi sebagai air minum padahal perusahaan sudah menggunakan tanah mereka namun tidak pernah mensejahterakan mereka sebagai pemilik hak ulayat.
Dikatakan Fernando, dalam menjalankan suatu program pihak manajemen pusat harus dapat melakukan koordinasi dengan manajemen di daerah sehingga dapat mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi kebutuhan dan menjadi prioritaskan ditengah masyarakat sehingga kedepan tidak lagi menjadi permasalahan.
“Saya selaku kuasa hukum suku Awee sangat mengapresiasi kinerja pihak Pimpinan manajemen PT ANJ Tbk Cabang Sorong dibawa kendali Ibu Grece Fonataba yang mana selama ini selalu dapat berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan kami sebagai kuasa hukum maupun langsung dengan masyarakat terkait dengan permasalahan ini dan dimana sudah ada titik temu dimana kedua suku besar Awee dan Iwarro yang ada di daerah Imekko Kabupaten Sorong Selatan sudah ada titik temu untuk duduk bersama membahas tapal batas yang mana pemerintah juga siap menjadi fasilitator,” tutup Fernando. (Jason)
