JAKARTA, beritalima.com – Setiap daerah ada lembaga pengontrol inflasi, hanya saja lembaga pengendali inflasi itu belum full bekerja hingga terbukti harga naik salah satunya harga cabai naik. Anomali inflasi memcapai titik terendah selama lima tahun 3%. Oleh karena itu ada apa pada sistem perekonomian di Indonesia ini, yang nantinya akan menjadi pertanyaan yang ditujukan pada Menteri Keuangan.
Demikian hal itu diungkapkan Achmad Hafisz Tohir, Wakil Ketua Komisi XI DPR yang berhasil diminta keterangan usai usai rapat komisi, 11 Januari lalu.
Lebih lanjut dikatakan Hafisz dari politisi fraksi PAN ada kesalahan koordinasi antara kementerian di kabinet, persoalannya menyangkut daya beli masyarakat. Kendati di setiap daerah tersedia lembaga pengendali inflasi tapi masih belum nekerja efektif walaupun lembaga pengendali inflasi itu sampai tersedia di provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan soal inflasi, pengendali inflasi bisa langsung koordinasi lansung ke Bank Indonesia. Hanya saja kinerjanya kurang efektif.
Pandangan kedua menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, terjadi diskoordinasi antara kementerian yang terkait dengan pengadaan pangan, komoditas. Sedangkan di daerah ada kekosongan barang, sementara di daerah lain ada over suplai barang.
“Ini yang menyebabkan disparitas harga yang berbeda. Dalam hal ini kita ambil contoh kenaikan harga cabai mencapai Rp150 ribu. Harusnya Kementerian Pertanian menyadari bila terjadi musim hujan tanam cabai tidak tumbuh maka harus dipersiapkan,” tandas Hafisz kepada beritalima.com.
Ironis ketika masyarakat mampu membeli cabai barang Rp3000 – Rp5000 pada saat panen, tidak memiliki stok market. Hingga dipertanyakan kemana resi gudang beberapa waktu lalu kepada kementerian koperasi, industri, dan perdagangan.
Dari ungkapan Hafisz Tohir, ia mengakui pernah melakukan kunjungan pribadi kepada OJK, Jamkrindo soal resi gudang, karena dengan adanya produksi pertanian yang melimpah saat musim panen ketika dikendalikan dengan baik melalui stok pergudangan yang baik. Maka ketika harga mengalami kenaikan dapat dikendalikan.
Sampai saat ini menurutnya, kerjasama yang baik di kementerian belum berjalan baik, padahal sudah punya sistem yang baik hanya saja cara kerjanya yang masih dinilai kurang baik. Ini pun diharapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR tinggal memperbaiki kinerja. Meskipun masalah ini tidak berpengaruh dengan pasar global. Sebetulnya persoalan pangan kata Hafisz sudah dapat diprediksi, berapa jumlah penduduk dan berapa jumlah ketersediaan pangan.
“Sepanjang argumentasi memenuhi persyaratan, DPR menyetujui untuk APBN, hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi kegagalan – kegagalan. Saya kira itu ranahnya eksekutif, maka pemerintah harus mengevaluasi kinerja lembaga yang ada di daerah. Karena kalau kita bicara global terus maka akan menjadi kerdil dan selalu menyalahkan iklim global dan pasar global,” tegasnya.
Disamping itu menurut dia, Indonesia harus mampu menciptakan pasar sendiri. Maka dari jumlah 260 juta penduduk Indonesia, merupakan pangsa pasar yang sangat besar manakala Indonesia memiliki kemampuan swasembada pangan. Maka harga – harga dapat terkontrol dengan baik. Permasalahannya, harus memperkuat dan mematangkan koordinasi antar kementerian. dedy mulyadi
