SURABAYA, beritalima.com | Masalah lingkungan hidup di perkotaan menjadi sorotan GP Ansor Jatim. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh GP. Ansor Jatim yang bertajuk “Ancaman Masyarakat Kota tanpa Etika Lingkungan Hidup”, menghasilkan berbagai rekomendasi.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai elemen pemuda selain PAC, PC, dan PW GP. Ansor, ada Walhi, PMII, Pemuda Muhammadiyah, dan berbagai elemen peduli lingkungan lainnya.
Pada diskusi tersebut, Ketua PW GP. Ansor Jatim, Gus Syafi’ berpesan, diskusi ini harus menjadi gagasan awal untuk melakukan gerakan kongkrit dalam mengadvokasi masalah-masalah lingkungan hidup di perkotaan, terutama kebijakan dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
Masalah lingkungan hidup di perkotaan masih menjadi isu yang berkepanjangan, dan harus ada kesadaran kolektif untuk menjaga kelestariannya. Untuk itu, Abdus Salam, salah satu Narasumber menyoroti kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan permukiman di perkotaan.
“Pembangunan harus memikirkan kota masa depan atau berkelanjutan. Jangan sampai akibat pembangunan dan industrialisasi malah membunuh ekosistem lainnya. Hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menata kota layak yang aman dan nyaman, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi” imbuh Team Leader Program Kota Tanpa Kumuh Jatim.
Kebijakan dan aturan tegas perlu diterapkan kepada pelaku pembangunan, industri, maupun masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya bencana dan kerusakan ekosistem.
Di sisi lain, Wahyu Eka dari Walhi menambahkan, ada 4 dimensi untuk mengatasi masalah lingkungan hidup, yaitu Sosial, Ekonomi, Politik, dan Psikologi. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan perubahan tatanan masyarakat, penciptaan kelas sosial, dan kekacauan sosial.
“Peran organisasi masyarakat sipil harus mendorong perubahan kebijakan, sebagai kontrol pemerintah dan memberikan saran untuk kebijakan dan regulasi pro lingkungan. Seperti mendorong tata kelola sampah berbasis 3 R di wilayah kampung, edukasi, dan fasilitas. Selain itu mendorong pemerintah untuk lebih aktif melibatkan pastisipasi masyarakat. Selain itu, mendorong adanya penyelesaian masalah ketimpangan ekonomi di perdesaan. Mereka adalah masyarakat desa yang telah berkonversi menjadi pekerja non pertanian, karena aneka persoalan. Seperti alih fungsi lahan, perencanaan ruang yang kacau, ketimpangan lahan, tidak maksimalnya penguatan ekonomi lokal.” Tambah Aktivis Walhi.
Ada lagi, dampak dari pembangunan yang tidak berkelanjutan mengakibatkan masyarakat terganggu secara mental, mudah stress dan menurunnya kualitas hidup. Polusi telah memicu mood seseorang, memantik emosi marah, dan menimbulkan ketegangan, sehingga mengalami gangguan secara mental. Mereka akan cederung mudah marah, sedih, dan bahkan mendorong minimnya kepedulian antar sesama. Selain itu, kerusakan lingkungan akan memicu gerakan sadar lingkungan. Hal ini harus ditularkan lebih masif dan luas. Semisal Ansor, harus menularkan semangat kepedulian lingkungan dari wilayah, cabang hingga ranting. Mendorong perubahan perilaku melalui pendidikan, khususnya pendidikan usia dini.
Perbaikan etika lingkungan harus dimulai melalui pendidikan dan praktik,dimulai dari skala mikro dan memiliki target minimum serta maksimum. Dengan orientasi jangka panjang. Seperti di NU sudah ada pedoman muktamar Cipasung 1994 soal jiha bi’ah, dan GNKL NU 2007.
