Oleh : Fajar Isnaini Akademisi STAI DARUL ULUM
Perpanjangan PPKM tentu membuat berbagai sektor yang sedianya mau menggeliat kembali sontak seakan mengerem geliatnya, meski ada penurunan level tapi tidak serta merta membuka sekat semua kegiatan masyarakat.
Jika pada tahun 2017 berdasarkan hasil survey BPS bahwa UMKM memberikan kontribusi pada PDB sebesar 60,34 ini bisa dilihat bagaimana UMKM menjadi sektor yang signifikan dalam perekonomian.
Pandemi Covid19 memberikan ganguan yang sangat signifikan pada perekonomian, Karena bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal I ke kuartal II di masa Covid19 ini lebih buruk daripada krisis tahun 1997.
Dan di tahun 2021 Pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi dengan program pemulihan ekonomi nasional. Gelontoran bantuan sosial sekitar 699,4 Triliun dan alokasi dana bagi UMKM di tahun 2021 juga meningkat sebesar 181,13 Triliun, hanya sayangnya serapan dari sektor UMKM masih rendah di angka 26,3 % setara dengan 50,23 Triliun sampai bulan akhir semester 1 di tahun anggaran 2021.
PPKM memberikan kontribusi yang baik bagi pencegahan Covid19 hanya di sisi lain perekonomian juga menjadi “tersedak” dengan PPKM yang tak kunjung berakhir ini.
Terkait dengan hal ini, Fajar Isnaini akademisi program study Ekonomi Syariah di STAI DARUL ULUM Banyuwangi ini menyampaikan “Karena yang terpenting hari ini adalah mencegah penyebaran Covid19 akan tetapi geliat perekonomian ini juga harus tetap di lakukan dengan melibatkan UMKM yang ada, Karena sektor UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja di lapangan, dan ini penting agar pemerintah perlu memaksimalkan serapan dana bagi UMKM serta pemerintah bisa melibatkan UMKM dalam berbagai program pemerintah misal pengadaan barang, subsidi atau insentif bagi UMKM ataupun hal hal lain yang bisa membangkitkan UMKM sehingga sektor riil di masyarakat bisa hidup dan bertahan di tengah PPKM yang terus di perpanjang ini”.
“Hampir semua sektor ekonomi terkontraksi dengan pandemi ini, Banyuwangi yang beberapa tahun lalu mengandalkan pariwisata sebagai salah satu penyumbang PAD tentu dengan pandemi maka tidak bisa di harapkan banyak untuk berkontribusi sebesar sebelum periode Covid ini, oleh karena hari ini perlu pemerintah juga tidak hanya memberikan bantuan sosial yang sifatnya hanya sekedar “pemadam kebakaran” saja tapi momentum ini juga menjadi momentum perbaikan data penerima bansos yang update sehingga lebih tepat sasaran, serta bisa melakukan hal yang lebih substansial agar kontraksi perekonomian bisa sedikit tertahan misalnya dengan berbagai kebijakan yang mendukung semakin berkembangnya sektor riil dan terus memberikan akses revitalisasi dan digitalisasi dengan memanfaatkan IT bagi para pelaku UMKM sehingga meski dalam pengenaan protokol kesehatan masih bisa melayani dengan menggunakan teknologi informasi” tambah Fajar yang juga Wakil Ketua PC ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyuwangi.
PPKM adalah hal yang harus di terima dengan segala konsekuensinya pemerintah tidak boleh lalai bahwasanya hanya pergerakan masyarakat yang di batasi tapi pemerintah juga harus tetap memikirkan dampak ekonomi dan memberikan solusi akan dampak yang di timbulkan oleh PPKM ini karena secara kasat mata sangat tampak sektor perekonomian sangat terpukul saat ini karena tingkat konsumsi masyarakat melambat dan eksesnya pemulihan ekonomi masyarakat juga tertahan.
