JAKARTA – Bencana hidrometeorologi masih dominan terjadi di wilayah Indonesia. Melihat data bencana, bahaya seperti banjir dan tanah longsor cenderung meningkat setiap tahun. Data Januari hingga akhir Agustus 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian banjir mencapai 726 kali dan tanah longsor 367. Total korban meninggal dunia akibat dua jenis bencana tersebut mencapai 225 orang dan hilang 18.
Melihat potensi ancaman bahaya yang tinggi, BNPB bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) akan memasang alat sebagai bagian dari sistem peringatan dini, baik untuk banjir dan longsor. Pada tahun ini, BNPB akan melakukan pemasangan sistem peringatan dini banjir (Flood Early Warning System atau FEWS) dan sistem peringatan dini longsor (Landslide Early Warning System atau LEWS) di dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Bangka-Belitung.
Penentuan lokasi di Kota Semarang maupun Kabupaten Belitung akan ditentukan berdasarkan usulan dari masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB akan memasang FEWS di Kabupaten Belitung, sedangkan LEWS di Kota Semarang.
“Tujuan utama dari pemasangan sistem peringatan dini ini untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” ujar Afrial Rosya, Direktur Peringatan Dini BNPB melalui ruang digital, Senin (7/9).
Afrial menambahkan bahwa sistem ini dipasang di lokasi-lokasi yang rentan bencana. Di samping itu, sistem ini akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghindari korban jiwa serta kerusakan harta dan benda saat terjadi bencana.
“BNPB juga akan mengevaluasi pemasangan sistem ini sebelumnya di seluruh wilayah Indonesia, untuk menjamin keberfungsian sistem peringatan yang telah dipasang sejak tahun 2007,” lanjutnya.
Berdasarkan analisis InaRISK, Kabupaten Belitung memiliki tingkat risiko bahaya banjir sedang hingga tinggi. Ada lima kecamatan dengan luas yang berada di wilayah berbahaya hingga 29.442 hektar. Sedangkan populasi terpapar, di lima kecamatan teridentifikasi sebanyak 42.608 jiwa.
Sementara itu, wilayah Kota Semarang memiliki enam kecamatan dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi. Populasi terpapar di kota ini berjumlah 11.129 orang.
Pemasangan sistem peringatan dini didahului dengan penandatanganan kerja sama BNPB dan UGM yang dilakukan melalui ruang virtual.
Pelibatan UGM merupakan wujud sinergi dan kolaborasi pentaheliks dalam penanggulangan bencana. Kepala BNPB dalam berbagai kesempatan mengangkat konsep pentaheliks dimana masing-masing heliks mempunyai peran tersendiri dalam penanggulangan bencana.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menjelaskan melalui peran pelibatan lima heliks atau pihak tersebut sekaligus menjadikan masing-masing heliks sebagai katalisator atau pembawa perubahan dan percepatan dalam mencapai visi penanggulangan bencana.
UGM merupakan mitra dalam mengembangkan inovasi sistem peringatan dini banjir dan tanah longsor sejak 2008. Hingga sekarang sistem peringatan dini kerja sama BNPB dan UGM telah terpasang di 32 provinsi dan di luar negeri serta telah diangkat menjadi rujukan nasional melalui SNI dan rujukan dunia melalui ISO.
Dekan Fakultas Teknik UGM Waziz Wildan menyambut baik keberlanjutan kerja sama antara BNPB dan UGM. Hal tersebut untuk terus mendorong inovasi-inovasi baru dari UGM di bidang kebencanaan. Selain sistem peringatan dini longsor dan banjir, UGM juga telah mengembangkan sistem peringatan dini banjir bandang, aliran lahar dan tsunami.
Sementara itu, evaluasi kegiatan pemasangan sebelumnya sangat penting dan UGM berkomitmen untuk terus mengawal operasional sistem ini dan terus mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk menjawab tantangan ke depan.
Sepanjang tahun 2008-2019, UGM bekerja sama dengan BNPB dan BPBD telah melaksanakan penerapan sistem peringatan dini bencana longsor dan banjir di lebih dari 100 kabupaten dan kota di 32 provinsi di Indonesia.
Sistem peringatan dini banjir dan tanah longsor yang diterapkan terdiri atas tujuh sub-sistem utama sebagai berikut, sesuai SNI 8235:2017, SNI 8840:2019, ISO 22327:2018, ISO 22328-1:2020 yaitu: (1) penilaian risiko; (2) sosialiasi; (3) pembentukan tim siaga bencana; (4) pembuatan panduan operasional evakuasi; (5) penyusunan prosedur tetap; (6) pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi; (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem. Dengan demikian penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) yang merupakan cikal bakal terwujudnya ketangguhan bangsa.
Dekan FT UGM menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap aplikasi produk-produk riset antar disiplin di bidang kebencanaan yang telah dibangun Fakultas Teknik UGM. Saat ini BNPB bekerja sama dengan UGM dan BSN telah berhasil menyusun SNI 8235:2017, SNI 8840:2019, ISO 22327:2018 dan ISO 22328-1:2020 tentang sistem peringatan multi bencana. BNPB-BMKG-UGM-BSN sedang menyusun SNI dan ISO tentang sistem peringatan dini tsunami, yang berikutnya diikuti dengan sistem peringatan dini banjir dan letusan gunung api.
Turut hadir dalam acara penandatanganan kerjasama ini Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakutlas Teknik (FT) UGM Sugeng Sapto Surjono, Kepala Unit Pengembangan Usaha, Kerjasama dan Alumni FT UGM Jarot Setyowiyoto dan juga inovator sekaligus konseptor SNI dan ISO Sistem Peringatan Dini Teuku Faisal Fathani dan Wahyu Wilopo.
